1508486912 1508485071 1508483259 1508481390 1508479878 1508478031 1508476201 1508474333 1508472271 1508470451 1508468941 1508467126 1508465617 1508463804 1508462297 1508460440 1508458934 1508457078 1508455558 1508454052 1508452241 1508450734 1508449222 1508447714 1508446208 1508444394 1508442885 1508441076 1508439568 1508437738 1508435927 1508434420 1508432909 1508431088 1508427974 1508426438 1508424807 1508424588 1508423076 1508421570 1508420061 1508418245 1508416405 1508414899 1508413390 1508411579 1508409768 1508408247 1508406406 1508404857 1508403011 1508401139 1508399316 1508397443 1508395631 1508393766 1508391895 1508390039 1508388175 1508385802 1508383996 1508382464 1508380927 1508379405 1508377563 1508375717 1508373859 1508372321 1508370458 1508368950 1508367138 1508365329 1508363818 1508362013 1508360202 1508358692 1508357183 1508355873 Berita Utama

Wed10182017

Last update03:48:09 AM

Back You are here: Home Berita Utama

Berita Utama

Khottob: Pelaku Lebih dari 12 Orang

KOTAAGUNG- Pengadilan Negeri Kota Agung Kabupaten Tanggamus Lampung, menggelar sidang perdana perkara kasus penyerangan dan perusakan rumah Ahmad Khottob, Ketua DPC Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Pringsewu, Selasa (10/10). Sidang tersebut menghadirkan dua terdakwa yaitu Yongki dan Agus Hidayat,

selain terdakwa juga dihadirkan para saksi yang meringankan yaitu Nando lalu juga menghadirkan empat saksi yang memberatkan yaitu Ahmad Khattab, Untung Sukoyo, Susanto dan Misman. Sidang perkara yang dipimpin oleh hakim Ketua Faridh Zuhri,SH.M.Hum digelar sekitar pukul 13.00 Wib

awal persidangan mengahdirkan dua terdakwa yaitu Yongki dan Agus Hidayat, dengan perkara tindak pidana penyerangan dan Pengrusakan rumah Ahmad Khottob yang dilakukan oleh para terdakwa. Sebelum para saksi diminta kesaksiannya terlebih dahulu dilakukan sumpah yang dibimbing oleh hakim, selanjutnya saksi Ahmad Khottob sekaligus korban dari pengrusakan

tersebut memberikan kesaksian bahwa penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan bersama sama dengan pelaku lebih dari 12 orang dan secara membabi buta diawali dengan kata-kata kasar serta intimidatif. Kasus perusakan yang terjadi pada Juli sangat menyita perhatian publik dan kegaduhan di kalangan media yang sempat beredar isu terkait perselisihan terkait bingkai foto Bupati Pringsewu.

Dari kronolgis kejadian karban menyapaikan di ruang sidang "Beramai-ramai mereka datang dengan senjata terhunus dan berteriak akan membunuh saya, saya yang kebetulan saat kejadian berada dirumah Untung Sukoyo hanya bisa melihat karena dicegah keluar, yang paling saya khawatirkan adalah kondisi istri saya yang saat itu dalam keadaan sakit dan berada di kursi roda," terang Ahmad kattab dalam kesaksiannya.

Selanjutnya saksi yang memberatkan terdakwa secara bergantian satu persatu untuk memberikan kesaksian di ruang sidang pengadilan,dari semua keterangan saksi bahwa benar melihat keterlibatan terdakwa Penyerangan dan Pengrusakan rumah Ahmad Khottob yang dilakukan Yongki dan kawan-kawan.

"Pertama kali saya melihat yang keluar dari halaman pagar rumah pak Khottob itu si Agus Hidayat dengan memegang senjata tajam berupa celurit, selanjutnya saya penasaran ada yang memanggil nama Yongki, saya pun melihat Yongki keluar dari halaman rumah dengan memegang senjata sejenis parang," terang Untung dalam kesaksiannya.

Kemudian dari semua kesaksian dari para saksi yang memberatkan juga saksi yang meringankan terdakwa yang disampaikan diruang sidang dibenarkan oleh pihak terdakwa. Hakim Faridh Zuhri, SH.M.Hum mengakhiri sidang, memutuskan sidang ditunda dan akan dilanjutkan dengan sidang keterangan terdakwa Selasa Minggu depan.

"Sidang ditunda sampai pada hari Selasa depan 17 Oktober 2017," ucapnya dalam sidang. (tim)

Dihantam Banjir, Jalibar Putus

KRUI- Jalan lintas barat (Jalinbar) putus, Kamis (12/10). Jalan penghubung Bengkulu dan Pesisir Barat itu lantaran hantaman banjir sekitar satu meter. Putusnya jembatan itu berada di Pekon (Desa) Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan. Akibat peristiwa itu, kendaraan roda empat dan dua tak dapat melintas.


Menurut Zen, warga sekitar, curah hujan dengan intensitas tinggi telah mengguyur Kabupaten Pesisir Barat, Sejak Rabu (11/10) pukul 17.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB, akibatkan terputusnya jalan itu.  "Putusnya jalan tersebut tepatnya pukul 24.00 WIB," kata ia. Dia mengungkapkan, jalan (jembatan) itu juga pernah putus Desember 2012. Kita semua tentunya tak berharap kejadian seperti ini," ucap Zen.


Dia berharap agar pemerintah daerah bisa lebih serius memperhatikan hal ini. Apalagi saat musim penghujan saat ini. (dra/win)

PAD Lamteng Terus Anjlok

GUNUNG SUGIH- DPRD Lampung Tengah (Lamteng) membentuk panitia khusus (pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini lantaran telah sepuluh tahun PAD Lamteng terus anjlok dan tak pernah melonjak signifikan. "Target pansus mengevaluasi menyeluruh perda berkaitan dengan pendapatan masih layak atau tidak.

Juga akan menggali semua potensi-potensi obyek pajak daerah yang telah dihapus," kata Sekretaris Pansus PAD DPRD Lamteng, Hi. Saifulloh Ali KM, SE di ruang kerjanya, Kamis (12/10). Menurut politisi Partai Demokrat ini, jumlah penduduk 1,4 juta dan ratusan perusahaan, dana bagi hasil BPKB, retribusi parkir dan dari pihak ketiga yang ada kerja sama dan lain-lain, namun PAD-nya hanya 120 miliar dalam waktu sepuluh tahun.


"Inilah yang mengugah kami membentuk Pansus PAD. Masak selama saya jadi anggota DPRD dari tahun 2009, PAD kita hanya meningkat sebesar itu. Inikan tak masuk akal," ucapnya. Dia menyatakan, Pansus PAD ini juga mendapat dukungan penuh Bupati Mustafa untuk menggenjot PAD dari pajak parkir, kemasan hasil produksi, pemeriksaan hewan dan pengelolahan air limbah.

Pajak ini, kata ia, semua tentunya dapat ditarik dan dipaksakan asalkan pemerintah menyediakan pasilitasnya. Dan targetnya paling tidak PAD Lamteng bisa meningkat 500 miliar untuk kedepannya. "Saya optimis target ini bisa terealisasi jika digali bersama-sama. Jangan pernah takut karena pegawai dan DPRD sudah ada gaji, tunjangan dan lain-lain.

Tugas legislatif dan ekskutif memperjuangkan kepentingan masyarakat agar sejahtera," ucapnya. Dia meyakini kebijakan dari Bupati Mustafa itu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lamteng. "Pasti bisa asalkan kita bersama masyarakat kompak, karena Lamteng milik kita bersama," katanya. (dra/win)

Dua Ribu Pelanggan PDAM Menjerit PLN Putus Listrik PDAM

PRINGSEWU- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu sudah dua hari aliran listrik diputus PLN Rayon Pringsewu Cabang Metro. Dirut PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu Yulizar, mengakui, PLN Pringsewu sudah dua hari memutus aliran listrik PDAM.


"Akibatnya, masyarakat lagi yang jadi korban karena menjerit tak ada air karena aliran listrik diputus PLN," kata ia kepada Haluan Lampung di kantor PLN Pringsewu Rabu (11/10). Menurutnya, PLN memutus aliran listrik lantaran PDAM menunggak selama 3 bulan, terhitung Agustus, September dan Oktober 2017. "Total tunggakan berkisar Rp141 juta untuk tiga bulan," kata ia.


Ini, kata ia, aliran air untuk masyarakat di Pringsewu terganggu karena tak ada ketersedian air setiap harinya. "Sekitar 2.000 pelanggan tak bisa menikmati air di Kecamatan Pringsewu dan Gading Rejo untuk jangka waktu tertentu," ucapnya.


Menurut Yulizar, Terpisah, Bupati Pringsewu, Hi. Sujadi, Rabu (11/10), menunjuk Asisten II mengurus masalah yang sedang dihadapi PDAM Pringsewu. Ini agar aliran listrik dialiri kembali. Terpisah, Asisten II Junaidi Hasyim, membenarkan Bupati Sujadi menugaskannya untuk mengatasi masalah aliran listirk yang diputus oleh PLN Pringsewu.


"Masalah ini akan segera diatasi, baru saja saya sudah telepon Kepala PLN Pringsewu untuk segera mengaliri kembali aliran listrik di PDAM Pringsewu," katanya. Menurutnya, masalah tunggakan yang tiga bulan separuh akan dibayar PDAM dan sisanya ditanggung pemerintah daerah. "Alhamdulillah, tadi kepala PLN Pringsewu merespon dengan hal ini," katanya. (her/win)

Dugaan Proyek Bermasalah Sekretaris Disbunnak: Saya Tak Tahu

BANDAR LAMPUNG- Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Lampung, Ir. Jabuk, mengaku tak tahu bila pekerjaan di dinasnya bermasalah.


Jabuk mengatakan, dirinya tak berkompten menjawab dalam masalah yang dimuat media terkait proyek Pembuatan Pagar Keliling yang berlokasi di UPTD BPTB Campang Tiga, Kecamatan Ketibung, Kabupaten lampung Selatan pada tahun 2015.


"Sebab saat itu bukan saya yang menjabat dan saya baru saja masuk dari cuti ibadah haji, coba saja tanyakan dengan orang yang lebih berkompeten," kata Jabuk saat dimintai tanggapannya.
Selain itu, Jabuk pun menyampaikan setiap pekerjaan pasti ada salahnya.


"Karena manusia memang tempatnya berbuat salah. Bila pekerjaan itu bermasalah seharusnya sudah dipanggil oleh pihak inspektorat. kan tiap tahun semua pekerjaan yang ada di audit," tuturnya Haluan Lampung di ruang kerjanya (10/10) kemarin.


Sementara staf yang berada di ruang Subbag Umum dan Kepegawaian yang namanya tak ingin dicantumkan menyampaikan bahwa pekerjaan itu berada dibawah wewenang Dinas Peternakan saat itu sebelum bergabung seperti sekarang.


"Pekerjaan itu terjadi pada tahun 2015, bisa jadi sebelum dinas perkebunan dan peternakan menyatu seperti sekarang," kata staf di ruang itu.
Sementara diberitakan sebelumnya, disinyalir adanya penyimpangan dalam proyek Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Lampung yang menggunakan APBD Tahun 2015 Haluan Lampung Proyek Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbuntak) Provinsi Lampung tahun 2015 disinyalir terjadi penyimpangan, pekerjaan, Proyek yang disinyalir terjadi penyimpangan yang dimaksud adalah pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling yang berlokasi di UPTD BPTB Campang Tiga, Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai pagu Rp550.000.000, yang menggunakan Anggaran APBD tahun 2015.


Diduga penyimpangan ini terjadi mulai dari pelaksanaan tender yang telah dikondisikan, pelelangan yang hanya diikuti oleh dua perusahaan CV. Damay Jaya dan CV. Jagadhita Raya yang dimenang Lelangnya oleh CV. Jagadhita Raya dengan nilai penawaran mendekati pagu, nilai kontrak Rp548.900.000. diduga ada kongkalikong pihak rekanan dengan panitia unit layanan pengadaan (ULP).


Sementara pelaksanaan pekerjaan dilapangan disinyalir banyak item pekerjaan yang tidak dilaksanakan serta tidak sesuai Rab, seperti yang dikatakan Sunyoto salah satu pengurus kandang yang menjelaskan kepada wartawan, bahwa proyek tahun 2015 itu yang hanya dikerjakan pembangunan pagar sebagian yang roboh kena banjir dan pembangunan gapura jalan masuk kelokasi saja, tidak ada pembangunan lainnya.


Hasil pantauan Haluan Lampung, pekerjaan di lapangan gapura dan pembangunan pagar yang hanya dikerjakan beberapa meter saja, keadaan pagar kawat juga sudah banyak yang putus dan hilang, pagar kandang sapi juga telah rusak parah bahkan menggunakan bambu. Sampai berita ini diturunkan, pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Lampung belum bisa dimintai keterangan. (Heng)

Pungli Ambulans, Dewan Panggil Dinkes

GUNUNG SUGIH- Dugaan pungutan liar (pungli) pada ambulans gratis oleh oknum Rumah Sakit Umun Daerah Demang Sepulau Raya terhadap pasiennya, dapat perhatian khusus DPRD Lampung Tengah. Atas kejadian ini Komisi IV DPRD Lampung Tengah akan memanggil Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengklarifikasi persoalan itu hari ini Senin (16/10). 

"Kita gelar hearing bersama rumah sakit dan dinkes. Kita akan tanyakan prosedur pelayanan pasien BPJS yang bawa pulang jenazah anaknya gunakan angkot, sementara pemerintah setempat melayani ambulans gratis kepada masyarakat," ucap Ketua Komisi IV DPRD Lamteng, Dedi D Saputra, kepada para wartawan.


Dedi menegaskan, jika hasil hearing nanti pihak rumah sakit maupun Dinas Kesehatan terbukti bersalah tentunya akan diproses secara hukum sesuai dengan prosedur.  Pihaknya juga akan mempertanyakan program yang digaung-gaungkan Bupati Lampung Tengah, Mustafa tentang pelayanan ambulans gratis pada masyarakat.


"Bupati Mustafa sudah menggulirkan program ambulance gratis pada masyarakat. Kenapa ada pasien yang informasinya dimintai uang dengan alasan sesuai dengan Perdanya jika ingin menggunakan ambulance Rumah Sakit. Ini akan kita perkarakan. Kalau saat hearing mereka memang ada indikasi pungli, kita akan laporkan masalah ini ke polisi," tegasnya

Politisi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan manfaatnya mobil ambulans gratis dibeli dari APBD Lampung Tengah, namun tak bisa melayani pasien dengan maksimal. Selain itu wakil rakyat yang duduk dikursi DPRD Lamteng ini juga mempertanyakan masalah Perda biaya yang harus dikeluarkan pasien membawa jenazah anaknya sampai kerumah.

"Kalau ternyata Direktur Rumah Sakit maupun Kepala Dinas Kesehatan tak bisa melayani masyarakat dan membesarkan rumah sakit pemerintah ini, seperti rumah sakit swasta di Lampung Tengah, ya kita minta kepala daerah merotasi atau meroling jabatan mereka. Karena dampak masalah ini masyarakat dirugikan dan citra Bupati Mustafa juga akan tercoreng," ungkapnya. (dra)


Jatah Bedah Rumah Naik

BANDAR LAMPUNG- Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, berhasil meyakinkan pusat untuk menambah jatah bedah rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) jadi 5.000 unit tahun 2018.  Tahun ini, Provinsi Lampung dapat jatah 3.000 unit dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).


Kepercayaan pusat itu, menurut Gubernur Ridho, karena pusat via Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), menilai Lampung mampu mengerjakan proyek tersebut tepat sasaran dan tepat waktu.


"Tak semua provinsi dapat kenaikan. Alhamdulillah, tahun depan kita dapat tambahan 2.000 rumah sehingga makin banyak warga yang rumahnya dapat diperbaiki," kata Gubernur Ridho, Selasa (10/10). Penambahan jatah 40% itu, membuat program BSPS semula delapan kabupaten dikembangkan ke-14 kabupaten/kota, kecuali Metro.

Demikian halnya dana digelontorkan semula Rp42,8 miliar jadi Rp75 miliar. Penentuan penerima bantuan, kata ia, tetap mengacu basis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Lembaga ini dibentuk menangani dan berkoordinasi menanggulangi dan mengentas kemiskinan. Program ini diluncurkan Ridho di GOR Mini, Pringsewu, 17 Mei 2017.

"Mulai Nopvember ini Tim Fasilitator memverifikasi calon penerima. Saya berharap agar verifikasi secara baik dan tepat. Ini agar penerima benar-benar sesuai data basis. Bagi yang belum dapat mohon bersabar, karena pemprov masih usahakan menambah," katanya.


Terkait progres BSPS 2017, menurut Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Edarwan, mencapai 90% dan ditargetkan akhir November semua rampung. Bahkan, kata ia, ada tiga kabupaten selesai 100% yakni Lampung Utara sebanyak 513 unit rumah, Mesuji 504 unit, dan Pringsewu sebanyak 397 unit.


Sisanya, masih dalam tahap penyelesaian yakni di Lampung Selatan sebanyak 280 unit, Pesawaran (464 unit), Tulangbawang Barat (409 unit), Way Kanan (219 unit), dan Pesisir Barat sebanyak 214 unit.  Bantuan dibagi tiga, yakni peningkatan kualitas rumah rusak ringan Rp7,5 juta, peningkatan rumah rusak sedang Rp10 juta, dan peningkatan rumah rusak berat Rp15 juta.


Edarwan mengingatkan sasaran program BSPS adalah masyarakat yang terdata di TNP2K dan lolos verifikasi. Sasarannya, warga tergolong MBR yang penghasilannya tak cukup perbaiki rumah. Jadi, tetap harus ada kemampuan swadaya calon penerima. Minimal tenaga kerja, karena dana yang diberikan beli material bangunan. Tak ada biaya tenaga kerja," katanya.


Seluruh dana nantinya tetap disatukan melalui Bank Lampung. Penggunaanya akan diawasi secara ketat fasilitator. Saat ini, ada 60 fasilitator dan 8 koordinator terlibat mengawasi program bedah rumah ini. (rls/win)