Fri10202017

Last update03:48:09 AM

Back You are here: Home Berita Utama Pungli Ambulans, Dewan Panggil Dinkes

Berita Utama

Pungli Ambulans, Dewan Panggil Dinkes

GUNUNG SUGIH- Dugaan pungutan liar (pungli) pada ambulans gratis oleh oknum Rumah Sakit Umun Daerah Demang Sepulau Raya terhadap pasiennya, dapat perhatian khusus DPRD Lampung Tengah. Atas kejadian ini Komisi IV DPRD Lampung Tengah akan memanggil Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengklarifikasi persoalan itu hari ini Senin (16/10). 

"Kita gelar hearing bersama rumah sakit dan dinkes. Kita akan tanyakan prosedur pelayanan pasien BPJS yang bawa pulang jenazah anaknya gunakan angkot, sementara pemerintah setempat melayani ambulans gratis kepada masyarakat," ucap Ketua Komisi IV DPRD Lamteng, Dedi D Saputra, kepada para wartawan.


Dedi menegaskan, jika hasil hearing nanti pihak rumah sakit maupun Dinas Kesehatan terbukti bersalah tentunya akan diproses secara hukum sesuai dengan prosedur.  Pihaknya juga akan mempertanyakan program yang digaung-gaungkan Bupati Lampung Tengah, Mustafa tentang pelayanan ambulans gratis pada masyarakat.


"Bupati Mustafa sudah menggulirkan program ambulance gratis pada masyarakat. Kenapa ada pasien yang informasinya dimintai uang dengan alasan sesuai dengan Perdanya jika ingin menggunakan ambulance Rumah Sakit. Ini akan kita perkarakan. Kalau saat hearing mereka memang ada indikasi pungli, kita akan laporkan masalah ini ke polisi," tegasnya

Politisi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan manfaatnya mobil ambulans gratis dibeli dari APBD Lampung Tengah, namun tak bisa melayani pasien dengan maksimal. Selain itu wakil rakyat yang duduk dikursi DPRD Lamteng ini juga mempertanyakan masalah Perda biaya yang harus dikeluarkan pasien membawa jenazah anaknya sampai kerumah.

"Kalau ternyata Direktur Rumah Sakit maupun Kepala Dinas Kesehatan tak bisa melayani masyarakat dan membesarkan rumah sakit pemerintah ini, seperti rumah sakit swasta di Lampung Tengah, ya kita minta kepala daerah merotasi atau meroling jabatan mereka. Karena dampak masalah ini masyarakat dirugikan dan citra Bupati Mustafa juga akan tercoreng," ungkapnya. (dra)