Mon11202017

Last update07:08:51 AM

Back You are here: Home Berita Utama Dugaan Tak Terealisasi Peningkatan Puskesmas DPD RI Minta APH Proses Laporan Masyarakat

Berita Utama

Dugaan Tak Terealisasi Peningkatan Puskesmas DPD RI Minta APH Proses Laporan Masyarakat

BANDAR LAMPUNG- Andi Surya, DPD RI asal Lampung meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) harus memproses setiap laporan masyarakat.
Permintaan Andi itu setelah dirinya menerima laporan masyarakat Jumat (3/11) terkait dugaan penyimpangan dan tak terealisasi Pelaksanaan Peningkatan Puskemas Rawat Jalan jadi Puskesmas Perawatan Poned Pagar Dewa dan Pembangunan Rumah Dinas Dokter di Puskesmas Pagar Dewa Lokasi Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menggunakan APBD 2016.


"Karena ini menyangkut pelayanan masyarakat, sudah sewajarnya kami mendukung masyarakat untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," kata Andi kepada Haluan Lampung (7/11).


Senator asal lampung ini juga menjelaskan dugaan yang dilaporkan oleh masyarakat ini ia nilai tak sembarangan. "Sebab mereka sudah layangkan surat secara resmi melalui LSM LPKL untuk meminta klarifikasi kepada para pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan itu dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung," jelasnya.


Sementara itu, Ketua LSM LPKL, Supriyadi Maliki, merasa lembaganya tak dihiraukan para pihak yang terlibat dalam pekerjaan itu mengatakan, lantaran setelah dua kali melayangkan surat klarifikasi tidak ada balasan dan tanggapan yang kami terima.


"Surat pertama dilayangkan pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan Nomor: 121/KL/LSM-LPKL/P/X/2017 dan surat kedua kami layangkan pada 26 Oktober 2017 Nomor:122/KL/LSM-LPKL/P/X/2017 oleh karena itu kami menyampaikan aspirasi ini kepada Kejati dan juga tembusan kepada DPD RI," katanya.


Dia memaparkan indikasi dugaan penyimpangan antara lain; tak terealisasinya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Puskesmas Rawat Jalan menjadi Puskesmas Perawatan Poned Pagar Dewa dan Lokasi Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa, Kab. Tulangbawang Barat di Dinas Kesehatan Tulangbawang Barat TA 2016 yang dimenangkan CV. WELDY PUTRA dengan nilai kontrak 4.190.210.000, dengan nomor 01.944.518.8.326.000.


"Pembangunan Rumah Dinas Dokter di Puskesmas Pagar Dewa dan Lokasi Tiyuh Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulangbawang Barat di Dinas Kesehatan Tulangbawang Barat T.A 2016, pelaksana kegiatan CV. Lingai Raya dengan nilai kontrak 299.280.000,- dengan nomor 01.504.484.5.326.000," paparnya.

Dinkes Membantah
Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulangbawang Barat Majril, menjelaskan duduk permasalahan pembangunan Puskesmas Poned Pagardewa serta rumah dinas yang diindikasikan fiktif dan memiliki unsur korupsi.


Hal itu dipaparkan Majril dalam jumpa pers dengan sejumlah para wartawan di kantor Dinkes Tubaba, Selasa, (7/11). "Poned itu ada dan sudah dioperasikan sejak Oktober 2016 di Tiyuh/desa Pagardewa Sukamulya, Kecamatan Pagardewa," ungkap Majril.


Ia menjelaskan sangkaan itu tak benar perawatan mampu Poned Pagardewa beserta rumah dinas dibangun Dinas Kesehatan Tubaba pada tahun anggaran 2016 dan diresmikan Wakil Bupati Tulangbawang Barat Fauzi Hasan,SE.,MM pada 28 September 2016.


"Peresmian Puskesmas Poned Pagardewa dihadiri oleh pejabat tinggi pratama, pejabat Administratur Pemerintah Tubaba dan Camat beserta Uspika Kecamatan Pagardewa," jelasnya. Ia mengaku pembangunan Puskesmas mampu Poned Pagardewa itu, mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.


"Pada poin b peraturan tersebut menjelaskan, penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesibilitas keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional," ujarnya.
Kemudian dalam Bab 3 tentang persyaratan pada pasal 9 dijelaskan:

1. Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan,

2. Dalam kondisi tertentu pada 1 (satu) kecamatam dapat didirikan lebih dati 1 (satu) Puskesmas,

3. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan jumlah penduduk dan aksesibilitas.


Selanjutnya pasal 10 menegaskan lokasi pendirian puskesmas harus memenuhi persyaratan: geografis, aksesibilitas untuk jalur transportasi, fasilitas keamanan ketersediaan utilitas publik. "Puskesmas Kecamatan Pagardewa itu ada dan telah beroprasi yang diresmikan oleh Wakil Bupati Tubaba. Jadi isu yang berkembang Puskesmas Mampu Poned Pagardewa fiktif itu tidak benar," pungkasnya. (tim)