1508486497 1508484990 1508483484 1508481953 1508480102 1508478245 1508476360 1508474852 1508471540 1508469713 1508468168 1508466313 1508464482 1508462667 1508461098 1508459290 1508457475 1508455666 1508453857 1508450226 1508448368 1508446558 1508445051 1508443242 1508441427 1508439917 1508438109 1508436294 1508434788 1508432976 1508431460 1508427994 1508426141 1508424328 1508422519 1508420648 1508419139 1508417329 1508415511 1508413998 1508412124 1508410614 1508409106 1508407577 1508406031 1508404200 1508402356 1508400803 1508398973 1508397109 1508395465 1508393925 1508392106 1508390193 1508388331 1508385909 1508384012 1508382495 1508380687 1508378807 1508377239 1508375730 1508373876 1508372340 1508370826 1508368956 1508367147 1508365635 1508363819 1508362012 1508360504 1508358994 1508357184 1508318585 Metro

Wed10182017

Last update03:48:09 AM

Back You are here: Home Daerah Metro

Metro

Pesibar Siap Melaksanakan Data Kemiskinan

Krui, Kabupaten Pesisir Barat siap melaksanakan validasi data kemiskinan. Hal ini menindaklanjuti hasil Rakor Penanggulangan Fakir miskin Pedesaan, sekaligus Launching Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017, yang disampaikan oleh Bupati, Agus Istiqlal pada, Rabu (11/10) di Gedung Wanita, Krui.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat, Hi. Marzuki, sesaat setelah acara selesai di ruang kerjanya, menjelaskan, " Tujuan Rapat Koordinasi Penanggulangan Fakir Miskin Pedesaan ini, yang pertama, untuk menyampaikan informasi dan Komunikasi Kebijakan dan Program dalam rangka Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan ".

Yang kedua, untuk menyatukan persepsi dan gerak, dalam rangka penanganan Fakir Miskin. Dan yang ketiga, menunjukkan bahwa, Kabupaten Pesisir Barat, siap melaksanakan Update data terpadu Fakir Miskin. Artinya kesiapan dari Dinas Sosial untuk melakukan pendataan, jelas Kadis Sosial, Marzuki.

Kami memiliki 203 anggota yang memang siap diterjunkan, yang terdiri dari, Pendamping PKH, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pendamping KUBE dan para staf Dinas Sosial, jelas Marzuki. Metode yang kami gunakan selama ini dalam penanganan masalah kemiskinan adalah metode pendekatan

kelompok. Seperti diketahui, masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah. Salah satu aspek penting untuk penanggulangan kemiskinan adalah, tersedianya data kemiskinan yang akurat dan objektif. Selain itu, kriteria-kriteria yang dipakai juga dengan, melakukan analisis, dimana analisis akan menjadi pedoman

dan instrumen yang tangguh, bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada penanganan masalah kemiskinan, jelas Marzuki. Mengenai data kemiskinan yang teranalisis, nantinya bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah terhadap masalah kemiskinan.

Sekaligus membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Melalui sebuah program penanganan kemiskinan. Setelah ditanya buku tentang data kemiskinan, Kadis Marzuki menjawab, " Saya juga menyambut baik dengan diterbitkannya,

Buku Analisis Data Kemiskinan berdasarkan Data PPLS, dengan itu nantinya akan menjawab persoalan-persoalan, di Kabupaten ini dan dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial ", pungkas Kadis Marzuki. (dra)

Soal Duet dengan Ridho Herman HN : Itu Berita Hoax Daripada Jadi Wakil Mendingan Walikota Saja

Bandarlampung - Herman HN tegas membantah, ia tidak akan berpasangan dengan Ridho Ficardo pada Pilgub 2018. "Itu berita hoax/ Berita bohong. Bikin heboh suasana saja. Saya ingin berita objektif. Tanya calonnya siapa? Gak mungkin, mana bakal terjadi (berpasangan).

Saya kalau jadi wakil, mendingan walikota saja. Makanya saya tidak daftar kemana-mana hanya PDI Perjuangan itulah partai saya,” ungkapnya kepada wartawan di rumah dinasnya, Selasa (10/10).

Bagaimanapun, terang Herman, dirinya sudah sehati dengan PDI Perjuangan. Sehati sebagai calon nomor satu atau gubernur. Dengan pernyataan itu makin terang benderang bahwa Herman tak bernafsu menjadi orang nomor dua atau wakil gubernur. Bahkan, jika DPP PDI-P memerintahkannya menjadi wakil, Herman memastikan akan menolaknya.

"Saya ini nyalon nomor satu, bukan nomor dua. Kalau nomor dua sudah banyak yang mau lamar saya ngapain,” tukasnya. Orang nomor satu di Bandarlampung ini menekankan, keinginan dirinya maju dalam pilgub 2018 mendatang murni untuk memakmurkan rakyat Lampung dengan program berobat gratis, pendidikan gratis, infrastruktur bagus semua, pertanian makmur.

“Saya ingin Lampung maju. Jadi kalau katanya saya mau digandeng jadi nomor dua, tidak ada. Bohong itu. Saya nomor satu,” tegasnya. Untuk mewujudkan ambisinya menjadi orang nomor satu, Herman mengaku sudah menyiapkan rencana aksi. Bahkan untuk permulaan, ia sudah menyiapkan media sosialisasi seperti banner, baju, kalender, dan mobil operasional berlogo partai PDI-P. 

“Semua sudah kita siapkan. Banner sudah banyak, mobil PDI Perjuangan ada. Tinggal tunggu tanggal rekomendasi keluar. Ditandatangani Megawati dan Mas Hasto.,” imbuhnya. Herman HN juga mengaku sudah menyiapkan pengajuan cuti sebagai walikota.

“Kalau nyalon pasti cuti, karena masih satu wilayah. Kalau nyeberang misalnya dari Palembang mau ke Bandarlampung baru dia harus berhenti,” tandasnya. (ron)

Pemprov Lampung dan KTLD Siap Bangun KEK Pariwisata Kalianda Kejar Ketertinggalan Pemprov Rancang KEK Pariwisata di Kalianda

Bandarlampung - Pemerintah Provinsi Lampung bersama PT Krakatau Lampung Tourism Development (KLTD) siap membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata seluas 352 hektare di Kalianda, Lampung Selatan.

"Ini bentuk keseriusan Pak Gubernur Lampung," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Sutono saat memimpin rapat persiapan pengajuan KEK Pariwisata, di Grand Elty Krakatoa Resort, Kalianda, Lampung Selatan, Selasa (3/10/2017).

Sutono menjelaskan, rencana pembangunan kawasan pariwisata di Kalianda tersebut
merupakan tindaklanjut pertemuan gubernur dengan Menteri Pariwisata RI Arief Yahya saat launching Lampung Krakatau Festival (LKF) di Jakarta, 6 Agustus 2017 lalu.

"Dalam pertemuan itu, Gubernur Lampung Ridho Ficardo menawarkan beberapa wilayah potensial di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Akhirnya kita memilih Kalianda, tepatnya kawasan PT KLTD yang berpotensi menjadi KEK Pariwisata. Nantinya kita akan namai KEK Krakatoa Kalianda," kata Sutono.

Pembangunan KEK Krakatoa Kalianda akan dikembangkab oleh pemerintah bersama PT KLTD. "Jadi ini bukan kerja pemerintah semata, tetapi juga didukung korporasi. Kita harus bersinergi, untuk mengembangkan daerah pesisir sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Lampung," kata Sutono yang juga mantan Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan itu.

Dalam waktu dekat paparan KEK Pariwisata Kalianda akan diusulkan ke pusat, termasuk ekpos ke Kementerian Koordinator Perekonomian yang langsung akan disampaikan Gubernur Lampung Ridho Ficardo. Direktur Utama PT KTLD, Marudi Surachman, mengatakan Lampung punya potensi besar dan banyak atraksi wisata berkelas dunia. Dia mengakui perkembangan pariwisata di Lampung tidak secepat provinsi lain. Tetapi dengan program KEK, diharapkan sektor pariwisata Lampung bisa lebih baik lagi.(ist/iwa)

 

Marsus Efendi ke Babak Final Lomba INOBEL 2017

GEDONGTATAAN - Lagi - lagi, Kabupaten Pesawaran tampil di Kancah Nasional, selain Lomba Desa yang sering menampilkan nama Bumi Andan Jejama, kali ini, dunia pendidikan setempat juga berhasil mengutus salah satu nama dalam final lomba Inovasi Belajar (Inobel) 2017.

Read more...

Ungkap Sindikat Penggelapan Dana Desa Gedung Aji

Mantan Kakam Gedung Aji Hamid Lupa Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Gedung Aji- Lagi Dana Desa yang menjadi program pemerintahan Pusat yang peruntukannya untuk menunjang pembangunan di desa agar lebih menyentuh masyarakat, diduga menjadi bancakan salah satu kepala kampung di Gedung Aji. Seperti yang diungkapkan oleh ketua Alinsi Balak (Barisan Anak Lampung Anti Korupsi) Toni Bakri kepada redaksi, Senin (4/9), " Kami Mensinyalir salah satu kepala Kampung (Kakam) di Kampung Gedung Aji Hamid, melakukan penyeleweng Dana Desa, mulai dari tahun 2015 sebesar lebih kurang Rp. 600 juta, tahun 2016 sebesar Rp. 900 juta, dri hasil investigasi kami proyek dana desa yang dibangunkan selama dua tahun sebesar 1,5 milyar tidak jelas pembangunannya, kalaupun ada yang dibagunkan itu sangat jauh dari nilai yang anggarannya selama dua tahun, tahun 2016 hanya dibangun gorong-gorong sebanyak 6 unit tetapi tidak memakai gorong-gorong, sementara tahun 2017 dibangunkan kantor kepala kampung di halaman fasilitas sekolah, nah ini yang menjadi akar permasalahan", Kata Toni Bakri.

Read more...