Disnaker Monitoring Pemberlakuan UMK

Haluanlampung.com – DINAS Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung lakukan monitoring secara bertahap terkait pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah berjalan sejak Senin (1/1) kemarin.

Sekretaris Disnaker Kota Bandar Lampung, Lenny Widyawati mengatakan, jumlah perusahaan di Kota Tapis Berseri yang jumlahnya hampir mencapai 3 ribu, cukup sulit untuk melakukan monitoring secara sekaligus.

“Kita juga harus melihat jumlah dari Sumber Daya Manusia (SDM) Disnaker. Jadi monitoring tersebut kita lakukan secara bertahap,” ujar Lenny saat dihubungi kemarin, Kamis (4/1).

Menurutnya, sejauh ini belum ada laporan mengenai pelanggaran penerapan UMK, yang dilakukan oleh perusahaan di Bandar Lampung. Namun ia mengimbau, para karyawan yang merasa dirugikan atas ketidak sesuaiannya UMK, diharapkan segera melapor.

“Kalau sejauh ini belum ada laporan tentang pelanggaran penerapan UMK. Tapi jikalau ada karyawan yang dirugikan atas UMK yang tidak sesuai, segera melapor saja ke Disnaker,” ujarnya.

Diketahui, UMK teranyar Kota Banadar Lampung per satu Januari kemarin, mencapai angka Rp2.263.390,87. Dan setiap perusahaan wajib mentaati peraturan tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandarlampung, Handri Kurniawan, mengaku akan melakukan evaluasi 3 bulan kedepan, sejak UMK ini diberlakukan. “Nanti kita akan lakukan evaluasi, ini kan baru berjalan. Bisa saja tiga bulan kedepan,” kata dia.

Ia menyatakan, bahwa pihaknya akan memanggil beberapa perusahaan besar, sebagai representatif dari perusahaan yang ada. “Nanti kita akan panggil beberapa perusahaan besar sebagai perwakilan. Karena pasti banyak dong karyawan yang bekerja disana. Kita akan cek, apakah UMK yang terbaru sudah berjalan atau belum di perusahaan tersebut,” pungkasnya. (ron)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *