OPD Diingatkan Gunakan Anggaran Sesuai Aturan

Haluanlampung.com – PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung menyerahkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-kota Bandar Lampung, yang diberikan langsung oleh Walikota Herman HN.

Walikota Bandar Lampung Herman HN meminta kepada setiap OPD dapat melaksanakan dan mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran tersebut. “DPA ini wajib dilaksanakan dengan baik sesui dengan jadwal kegiatan dan setiap kegiatan harus dapat di pertanggung jawabkan,” kata Herman HN saat meyampaikan sambutan penyerahan DPA OPD se-Kota Bandar Lampung di Gedung Semergou, Senin (8/7).

Dikatakannya, dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus sesuai dengan juklak-juknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Walaupun 1 rupiah, pengunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena setiap kegiatan dan sekecil apapun pengunaan anggaran
itu harus dapat dipertanggung jawabkan. Sebab nanti ada pemeriksaannya,” ucapnya.

Herman HN meyakini, jika OPD dapat melaksanakan setiap kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka tidak jauh dari ancaman pidana.

“Kalau sesuai dengan aturan tidak akan ada yang mengganggu, begitu juga sebaliknya 1 rupiah pun jika disalah gunakan bisa di kerangkeng,” tandasnya.

Oleh karena itu Herman menyarankan kepada OPD untuk dapat menolak pemeriksaan Inspektorat Provinsi jika tidak bersamaan dengan Inspektorat Kota Bandar Lampung.

“Inspektorat Provinsi dalam hal pemeriksaan hanya sebatas pendampingan, jika ingin melakukan pemeriksaan itu harus bersama-sama dengan inspektorat Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Herman juga berpesan pada saat dirinya cuti, dalam melaksanakan kegiatan tetap ada sinkronisasi antara pimpinan dengan bawahannya.

“Jangan mengikuti perintah yang meyesatkan, nanti kegiatannya apa yang dilaksanakannya di bagian bidangnya apa. Semua harus melalui pimpinan, Harus ada sinkronisasi antara pimpinan dengan bawahan,” terangnya.

Sementara, Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi mengatakan, untuk dapat melaksanakan semua kegiatan tersebut perlu didukung dengan capaian Pendapatan Asil Daerah (PAD).

Untuk itu dirinya mengimbau kepada OPD pengelola pendapatan seperti Badan Perizinan, Dinas Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah dapat mengoptimalkan kinerjanya.

“OPD-OPD teknis maupun OPD-OPD yang berkaitan dengan pendapatan, seperti apa yang telah disampaikan pak wali untuk dapat di kejar lagi
karena di tahun 2017 kemarin kita ada satu hambatan yakni DBH yang sampai 2018 belum terbayarkanm. Ini perlu pencermatan dan kerja keras OPD-OPD pengelolaan pendapatan yang merupakan sumber-sumber PAD,” pungkasnya (den/ron)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *