Damar: Pemajuan Perempuan Lampung Isu Penting Pilkada 2018

Haluanlampung.com, BANDARLAMPUNG – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 merupakan momen penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin ke depan, termasuk bagi Provinsi Lampung yang merupakan salah satu dareh menyelenggarakan Pilkada 2018 pada tiga wilayah, yaitu Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Tanggamus.
Upaya untuk mengawal agar terpilih pemimpin yang memiliki komitmen untuk kemajuan perempuan, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR yang merupakan anggota dari Korsorsium Permampu (8 lembaga di Sumatera) menyelenggarakan Dialog Publik pada 13 Maret 2018, dalam rangka Hari Perempuan Internasional bertema Mimpi Cagub untuk Kemajuan Perempuan, dengan menghadirkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Lampung.
Dari empat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Lampung, hanya tiga pasangan calon yang hadir, yaitu:pasangan nomor urut 1 yang diwakilkan oleh tim pemenangan (Yandri Nazir), calon wakil gubernur nomor urut 2 (Sutono), dan calon wakil gubernur nomor urut 3 (Chusnunia).
Kegiatan dialog publik juga menghadirkan pengamat untuk mengkritis berbagai persoalan yang ada di Provinsi Lampung, dan peserta yang hadir merupakan perwakilan dari organisasi perangkat daerah, lembaga penyedia layanan, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan, dan organisasi perempuan.
Dalam kegiatan tersebut pasangan calon yang hadir berkenan menandatangani kontrak politik yang berisi lima hak dasar perempuan, yaitu: kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan politik. Dengan kontrak politik ini, diharapkan pasangan calon yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur berkomitmen memenuhi isi dari kontrak politik tersebut dan warga (perempuan) mengawal pemenuhan kontrak politik untuk pemajuan perempuan.
Isi Kontrak Politik
Dengan menyebut Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2019 2024, dengan niat tulus ikhlas berjanji kepada Gerakan Perempuan Lampung, bahwa:
Akan mengembangkan Pusat Perlindungan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi Perempuan sebagai pusat Pengaduan, Pelayanan, dan Pembelajaran bagi perempuan, termasuk perempuan tidak menikah untuk promosi, pemenuhan, dan penegakan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi.
Akan berupaya mengakhiri kejadian kematian ibu hamil dan melahirkan, kematian bayi dan balita, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, stunting/kerdil bagi anak balita, anemia remaja perempuan dengan memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, mencakup pemenuhan gizi keluarga.
Memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, mengembangkan Program Bina Lingkungan Sekolah dengan menyediakan 20 persen kursi untuk siswa miskin dapat bersekolah di SMA/SMK negeri serta memperbanyak jumlah beasiswa bagi perempuan dan laki-laki secara proporsional yang akan melanjutkan pendidikan tinggi.
Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, melalui pelibatan laki-laki dengan pendekatan transformasi gender, termasuk perdagangan perempuan (trafficking) dan menghapuskan praktik-praktik yang membahayakan, seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa, sunat pada perempuan, dan eksploitasi Pekerja Rumah Tangga dengan menerbitkan regulasi.
Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua tingkatan pengambilan keputusan tingkat provinsi hingga ke tingkat desa.
Memperkuat pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur untuk memudahkan perempuan memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai bentuk pemenuhan hak dasar perempuan. (Ant/JJ).

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *