Pemprov Minta Dinkes Atasi Gizi Buruk

BANDARLAMPUNG- Pj. Sekdaprov Lampung, Hamartoni Ahadis, meminta agar para Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) se-Lampung untuk menurunkan stunting (masalah kurang gizi kronis).
“Saya minta OPD dan stakeholder terkait bersinergis dan aktif memperbaiki gizi di Lampung. Khususnya kasus stunting tinggi di Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Timur), untuk lebih serius dalam upaya percepatan pencegahan dan intervensi gizi tersebut,” ujarnya dalam Pertemuan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018, di Novotel Bandar Lampung, Senin (2/4).
Hamartoni menjelaskan, penanganan masalah gizi bukan hanyajadi tanggung jawab sektor kesehatan saja. Beberapa upaya sensitif (70%) dapat dilakukan lintas sektor terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Permukinam, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan sebagainya.
Dia mengungkapkan, Pemprov Lampung memprioritaskan pembangunan kesehatan pada kantong-kantong kemiskinan yang tersebar di Lampung.
“Masyarakat miskin harusnya peroleh kemudahan mengakses layanan kesehatan berkualitas. Saya sangat dukung inovasi Dinkes Provinsi Lampung yang telah laksanakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling dan Pelayanan Kesehatan Bergerak di beberapa daerah sulit dan terpencil,” katanya.
Menurutnya, status kesehatan, ekonomi dan pendidikan akan pengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan kualitas SDM sebagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Untuk mendongkrak IPM itu, dapat diwujudkan dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (Germas) dan Percepatan Pencapaian Pelayanan Minimal di bidang kesehatan serta berbagai upaya terobosan yang inovatif.
Di samping itu, kata ia, dapat mengatasi masalah kemiskinan di Lampung melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
“Seluruh jajaran kesehatan benar-benar fokus, dan aktif menanggulangi warga miskin. Upaya perbaikan gizi, pengendalian penyakit, seperti TB Paru, malaria, HIV-AIDS, DBD, penurunan AKI-AKB dan perbaikan kualitas lingkungan agar dilaksanakan secara adil sampai ke masyarakat miskin dan terpencil,” katanya. (rilis)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *