Pemrov dan KPK Rakor Rencana Aksi SDA Lampung

BANDARLAMPUNG-Pemerintah Provinsi Lampung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat koordinasi pembahasan rencana aksi sektor Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi Lampung, Senin (9/4)

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, saat membuka acara mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dengan harapan dapat memberikan berbagai hal penting terkait Pembahasan Rencana Aksi Sektor Sumber Daya Alam di wilayah Provinsi Lampung.

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/1615/KSP.00/1016/03/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Hamartoni mengharapkan partisipasi aktif khususnya dalam hal pemberantasan korupsi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, kabupaten atau kota maupun stakeholder terkait.

“Bukan hanya sekadar menjalankan program namun ikut berperan aktif dalam menyampaikan informasi baik terkait Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, begitu juga informasi lainnya terkait dengan pelayanan publik yang diberikan oleh OPD di wilayah Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, dan bebas dari KKN,” ujarnya

Dari KPK mendeteksi dari awal dan mereka mencari solusinya dan Pemprov sangat mensuport sekali kehadiran KPK. “Kami berharap dalam waktu kedepan ada kegiatan-kegiatan yang bersekala dan membantu pemerintah Lampung,” ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Tim Wilayah II Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, rapat koordinasi hari ini adalah untuk mengumpulkan data base lintas sektoral.

“Jadi kita kumpulkan data basenya, agar tidak ada lagi ketimpangan data, yang selanjutnya akan kita tindaklanjuti. Selama ini masih banyak data yang tidak pas yang kita terima,” katanya

Di kesempatan yang sama, Koordinator Tim Wilayah III bidang SDM KPK, Dian Patria menambahkan, berbicara soal data, seperti contoh izin tambang yang ada di Provinsi Lampung terdapat 165 izin, namun pada rakor kali ini kita temukan data yang berbeda.

“Ini sudah 2 tahun kita cari data konkritnya, namun setelah dilakukan koordinasi langsung seperti ini, kita menemukan data izin tambangnya ada 180. Saya percaya data dengan jumlah kecil, makanya langsung saya minta untuk dilaporkan ke pusat,” kata dia.

Untuk sekarang ini, lanjut Dian, semua semua bentuk pelayanan yang tidak memiliki izin termasuk pertambangan, akan dicabut izin operasinya. “Ya ini akan kita cabut izinnya, karena dianggap ilegal. Meskipun ada indikasi ini di backup oleh suatu pihak, tetap saja laporkan,” katanya

Dian Patria juga mengimbau kepada awak media agar ikut berpartisipasi dalam proses pemberantasan korupsi terintregasi ini. “Harus kita buka. Masa kita membiarkan kejahatan seperti itu berlangsung lama,” ungkapnya. (ria)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *