Pemprov dan KPK Dorong Optimalisasi PAD

BANDARLAMPUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong optimalisasi penerimaan daerah hingga dua kali lipat.
“Saat ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung dari pemprov dan kabupaten/kota baru sekitar Rp4,5 triliun. Minimal, kita bisa meningkatkan PAD hingga dua kali lipat,” ujar Pimpinan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi wilayah II KPK, Adlinsyah M. Nasution, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Aksi Sektor Optimalisasi Penerimaan Daerah Provinsi Lampung di Gedung Pusiban Selasa (10/4).
Dia mengungkapkan, KPK hadir menjalankan fungsi koordinasi dan supervisinya khususnya pada sektor penerimaan daerah hingga bisa meminimalisir peluang terjadinya korupsi pada sektor ini. “Penting buat kami hadir di sini, mendampingi pemerintah daerah untuk mengkaji titik rawan korupsi dan membangun perbaikan sistem tatakelola pajak daerah,” ujarnya.
Untuk mencapai hal tersebut, ia mengatakan ada beberapa hal harus diperbaiki, yakni membangun basis data wajib pajak yang aktual dan valid hingga membangun sistem Infromation Technology yang terkoneksi dan terintegrasi lintas sektoral baik pusat maupun daerah sehingga bisa menutup celah korupsi.
Sebagai contoh, kata ia, KPK bersama Pemerintah DKI Jakarta berhasil meningkatkan penerimaan daerah hingga Rp5 triliun 2017.
Dia yakin Lampung dapat mencapai hal sama seperti DKI Jakarta. “Untuk mencapai semua itu, harus ada political will pemerintah daerah, artinya ada kemauan serius memperbaiki sistem Optimalisasi penerimaan daerah,” ujarnya.
Pj. Sekdaprov Lampung, Hamartoni Ahadis, mengungkapkan saat ini sektor penerimaan daerah Lampung relatif banyak, namun harus lebih dimaksimalkan lagi.
“Kami berharap KPK dapat menemukan strategi terbaik memaksimalkan penerimaan daerah baik di Provinsi Lampung juga seluruh kabupaten dan kota,” ujar Hamartoni. (rilis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *