oleh

Anggaran ‘Siluman’ di DPPKAD Lamtim Digiring ke Kejari

Haluanlampung.com, LAMPUNG TIMUR -Terkuaknya dugaan adanya anggaran ‘Siluman’ di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Lampung Timur (Lamtim) tahun anggaran 2017, mendapat sorotan dari sejumlah lembaga, salah satunya Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) Lampung.

Lembaga yang konsen terhadap kejahatan korupsi ini menilai penggunaan anggaran tunjangan beban kerja di DPPKAD Lamtim senilai Rp6,9 miliar yang diduga tidak melalui pengesahan DPRD Lamtim, merupakan perbuatan melawan hukum, yang berpotensi merugikan negara.
Untuk itu, SIKK-HAM mendesak penegak hukum untuk (Kejari Sukadana) segera melakukan langkah-langkah hukum terkait penggunaan anggaran itu.

“Jika benar anggaran tunjangan beban kerja di DPPKAD Lamtim itu tidak melalui proses pengesahan DPRD, maka itu merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat berpotensi merugikan negara,” tegas Direktur Eksekutif SIKK-HAM, H. Marta, DN, saat dimintai tanggapan terkait dugaan anggaran ‘Siluman’ di DPPKAD Lamtim, Selasa (1/5).
Menurut Marta, sebelum terjadi kerugian negara atas penggunaan anggaran tersebut, penegak hukum untuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan dengan melakukan upaya hukum.

“Kejari segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut, sebelum terjadi kerugian pada negara,” tegas Marta.
Diberitakan sebelumnya, indikasi adanya ‘Mainan’ dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lampung Timur (Lamtim) tahun 2017di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkuak. Betapa tidak, anggaran tunjangan beban kerja di di DPPKAD Lamtim sebesar Rp6,9 miliar itu dinilai sangat besar dan diduga anggaran tersebut tidak melalui pengesahan DPRD.

Aggaran ‘Siluman’ sebesar Rp6,9 miliar itu diperuntukan mulai dari pejabat eselon hingga pegawai golongan II. Dengan rincian, kepala dinas Rp25 juta/bulan, Sekertaris Rp15 juta/bulan, Kabid Rp10 juta/bulan, Kasi Rp5 juta/bulan, staf golongan III Rp3 juta/ bulan, staf golongan II Rp2 juta/bulan.
Terkait hal itu, Ketua LSM Genta Lamtim Fauzi Ahmad menegaskan jika pihaknya meminta Plt Bupati Lamtim Zaiful Bukhori, untuk melakukan evaluasi kembali terhadap penggunaan anggaran tunjangan beban kerja di DPPKAD Lamtim senilai Rp6,9 miliar.

“Kami minta Plt bupati Lamtim untuk segera mengevaluasi anggaran tersebut, sebab diduga anggaran itu tidak melalui pengesahan DPRD,” ungkap Fauzi, Minggu (29/4).
Dijelaskan Fauzi, dugaan tidak dissahkannya anggaran itu berdasarkan penyataan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamtim Adi Safri Marta, saat pembahasan anggaran agar anggaran tersebut ditunda dengan alasan akan dikaji serta perpotensi menimbulkan kecemburuan dan pertimbangan devisit anggaran.
“ Anggaran itu sudah dinayatakan untuk ditunda, namun kenyataannya anggaran itu dipergunakan di DPPKAD Lamtim,” ungkap Fauzi.
Terkait dengan anggaran siluman itu, Fauzi secara tegas akan mengawal temuan ini.

“Kami sudah laporkan penggunaan anggaran siluman di DPPKAD Lamtim ini ke Kejari Sukadana,” tegasnya.
Untuk itu, dirinya meminta Kejari untuk segera melakukan proses hukum atas pengaduan itu. “ Kami meminta Kejari untuk segera melakukan langkah-langkah hukum terkait temuan anggaran siluman di DPPKAD Lamtim ini,” tandasnya.

Sementara, mantan Kepala DPPKAD Lamtim, Wan Ruslan membantah jika anggaran tunjangan beban kerja di DPPKAD tidak melalui pengesahan DPRD. “Anggaran itu tidak benar jika tidak disahkan DPRD. Itu semua sudah disahkan anggaran DPRD ad tandatangannya, tremasuk ketua DPRD,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Menurut Wan Ruslan, dalam penetapan anggaran tersebut sudah melalui proses di DPRD.
”Sebelum disahkan anggaran itu dibahas dalam rapat anggaran dan saat itu tidak ada yang menolak. Hal ini bisa dibuktikan semua anggota menandatangani,” tandasnya. (Yan/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed