Hardiknas, APML Tuntut Pendidikan Gratis

BANDARLAMPUNG-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Lampung ( APML) menggelar Aksi dalam rangka merespon momentum Hari Pendidikan Nasional, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur dan DPRD Lampung, Rabu (2/5)
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Shayit Cipta mengatakan, menyikapi berbagai persoalan rakyat Indonesia terkhusus pendidikan yang hari ini tidak dapat diakses oleh semua kalangan, sebab bergabungnya Indonesia dengan GTAS (General agreement on trade including servicenya) dan WTO (Word trade organizationa) lalu menempatkan pendidikan sebagai sektor jasa.
“Hasil kesepakatan itu termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) yang memberikan kepada setiap peserta didik berkewajiban memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan,” ungkap Shayit, dalam orasinya.
Menurut Shayit, pendidikan sejatinya mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemanusiaan manusia, dan dalam konstitusi tertinggi yang diamanatkan oleh bapak pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Sudah mengatur perihal pendidikan untuk setiap warga negara tanpa terkecuali, pendidikan haruslah gratis, ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat,” ungkapnya.
Shayit juga menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab atas pemenuhan hak pendidikan sesuai dalam 31 UUD 1945.

”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya,” jelasnya.
Bukan hanya itu, jelasnya, Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 97E/KU/2013 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 –yang mengatur uang kuliah tunggal (UKT) untuk perguruan tinggi negeri, hanya mencocokan pendapatan dengan batasan yang sudah diatur sebelumnya.

”Normalisasi kehidupan kampus atau badan koordinasi keamanan, yang kemudian menelurkan sistem kredit semester, absensi 75 persen, drop out, dan skorsing sepihak, mengkebiri ruang demokrasi,” paparnya.

Menurut dia, universitas atau perguruan tinggi saat ini adalah kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan represivitas kebijakan.

Mahasiswa yang notabene adalah mayoritas dan menjalankan suatu aturan dalam suatu gedung sivitas akademik tidak pernah dilibatkan dalam mengambil keputusan.

Dalam praktiknya pun peran kampus kini sudah berubah haluan menjadi penyedia jasa untuk menyiapkan tenaga kerja yang bisa dibayar murah.

”Ironis sekali ketika mengetahui kondisi pendidikan hari ini yang tidak dapat diakses oleh masyarakat yang notabene menengah ke bawah, terkhusus buruh dan petani,” cetusnya.

Berdasarkan data dari pusat data statistik pendidikan dan kebudayaan jumlah siswa sekolah dasar (SD) yang putus sekolah di Provinsi Lampung pada 2016/2017 sebanyak 1.350 siswa. Menempati peringkat ke-16 se-Indonesia dan paling bawah dari sembilan provinsi di Pulau Sumatera.

Di jenjang SMP pada 2016/2017 sebanyak 1.199 siswa putus sekolah; SMA.276 orang; dan SMK 1.331 siswa.

Atas dasar itu, Aliansi Pemuda Mahasiswa Lampung menuntut pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat. Lalu, mencabut seluruh regulasi yang merampas hak demokrasi rakyat. (Ria/JJ).

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *