Tekan Angka Kemiskinan, Bappeda Menitikberatkan Pada DD

TANGGAMUS-Dalam rangka menekan angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanggamus menitikberatkan pada Dana Desa (DD).
Menurut Kepala Bappeda Tanggamus Hendra Wijaya Mega mengatakan, keputusan itu didapat setelah pihaknya beserta rombongan mempelajari cara mengentaskan kemiskinan dari Sragen Jawa Tengah. Sebagai sebuah kabupaten di sana cepat berhasil mengentaskan kemiskinan masyarakatnya.
“Kita akan membentuk Tim Koordinator Pengentasan Kemiskinan (TKPK) sampai tingkat pekon dengan pendampingan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat yang ada di tiap kecamatan. Tim itu akan fokus pada sektor sosial, pendidikan dan kesehatan,” kata Hendra, Rabu (2/5).
Hendra mengaku, hal itu akan dilaksanakan sebagai program yang tetap dan diaplikasikan tahun 2019. Maka tahun depan upaya mengentaskan kemiskinan benar-benar jadi fokus Pemkab Tanggamus agar kemiskinan tidak tumbuh lagi.
“Percepatan pengentasan kemiskinan harus dijalankan karena ada unsur pendukung yang kuat, yakni Dana Desa. Hanya melalui program tersebut pengentasan kemiskinan bisa dilaksanakan. Sebab anggaran di dalamnya besar, yang bersumber dari dana pusat, dan didukung dana daerah,” ungkapnya.
Untuk itu, kata Hendra, sangat diperlukan sekali peran pihak kecamatan dalam melakukan pendampingan Dana Desa agar dapat dibuat program pemberdayaan masyarakat. Sebab hanya dengan Dana Desa masyarakat bisa diberdayakan dan imbasnya untuk kesejahteraan mereka juga.
“Kami Bappeda berharap Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menjadi ujung tombok program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Hendra.

Kaban menjelaskan, alasan mengentaskan kemiskinan akan bertumpu pada Dana Desa karena sesuai aturan teknis kegunaan dana, ada program padat karya sebesar 30 persen dari kegiatan pembangunan. Itu dapat langsung dikerjakan masyarakat di tiap-tiap pekon.
“Tentunya masyarakat tidak dilepas begitu saja untuk memanfaatkan sebagian anggaran Dana Desa tersebut tapi harus ada pendampingan PMD agar mereka dapat bekerja dan mengembangkan potensi yang ada di desanya,” jelas Hendra.
Ia mengaku, mudahnya di Sragen memanfaatkan Dana Desa karena mudahnya bimbingan dari instansi terkait. Bahkan hal itu bisa dilakukan dengan aplikasi online karena topografi daerah juga rata sehingga sinyal internet mudah terjangkau.
“Kita di sini belum dapat kita laksanakan karena topografi wilayah. Di Sragen semua kecamatan dan desa sudah menggunakan aplikasi online,” ujar Hendra.
Sedangkan saran pemberdayaan yang sekaligus bisa mengembangkan potensi pekon setempat, Hendra mengaku, sektor pariwisata.
“Bidang itu cepat dikembangkan, mendorong tumbuhnya usaha baru warga-warga sekitar lokasi wisata, dan imbasnya pun menekan angka kriminalitas. Sebab tidak mungkin tempat wisata ramai jika di daerah itu rawan,” tegasnya.
Lebih lanjut Hendra menambahkan, sektor pariwisata juga cepat menyerap tenaga kerja. Sebab selama ini penyebab kemiskinan dan kriminalitas karena masyarakat tidak miliki penghasilan pasti namun sisi lain terdesak dengan kebutuhan hidup. Dengan pariwisata kedua permasalahan itu bisa teratasi.
“Pemkab dalam perencanaan tahun 2019 akan fokus pada sektor-sektor pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan Indeks Pembantu Masyarakat (IPM). Sebab saat ini Tanggamus yang masih ada di urutan 11 dari 15 kab/kota,” pungkasnya.(Anton/JJ).

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *