Bupati Khamami Di Interpelasi DPRD Mesuji

Setelah mendapat sorotan dari berbagai elemen tentang kebijakan Bupati Mesuji Khamami yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan rakyat justru menghambat jalannya birokrasi dikabupaten ini , akhirnya DPRD Mesuji mengambil sikap, dengan melayangkan surat pengajuan hak interpelasi terhadap kebijakan Bupati Kabupaten Mesuji hari ini selasa (9/5/2018), yang ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten Mesuji Fuad Amarullah.

Hak interpelasi DPRD kepada Bupati Kabupaten Mesuji Khamami ini, mengenai kebijakan pemerintahan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat di Kabupaten ini.

Setelah mendapat desakan berbagai elemen masyarakat, akan pungsi DPRD sebagai wakil rakyat untuk mewakili rakyat Mesuji yang terkena dampaknya akhirnya DPRD mempertanyakan beberapa kebijakan Bupati sebagai berikut,

1. Terkait diberlakukannya nota dinas pada proses pencairan belanja dana APBD kabupaten Mesuji.

2. Adanya proses yang panjang dalam pengurusan BPJS

3.belum adanya payung hukum yang jelas terhadap retribusi pengelolaan tempat rekreasi taman kehati kabupaten Mesuji.

4.belum terbitnya SK tenaga kerja sukarela (TKS) dan belum terbayarkannya honorium TKS pada tahun anggaran 2018.

5.pemberlakuan surat edaran bupati nomor. 04/14.01/MS/2018 tentang ASN yang diwajibkan membeli beras dengan cara memotong gaji ASN dan anggota DPRD.

6.realisasi penerimaan bansos Barulahu tidak sesuai dengan amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Surat pengajuan hak interpelasi ini didaptarkan oleh anggota dewan dari fraksi PDI-P, Arwin, seperti yang dikatakan melalui seluler, surat Hak Interpelasi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Mesuji diberikan melalui Sekwan Ismail Tajudin dan diterima oleh salah seorang staf sekwan suli, ” surat kami berikan ke sekwan dan beliau langsung yang menerima kami tapi tanda terima surat dibuat oleh Suli staf disana” kata Arwin.

Saat ditanyakan apakah dirinya ikut tanda tangan Interpelasi, dirinya membenarkan. Ya benar dan yang hadir pada waktu itu ikut tanda tangan semua, jelas Arwin.

Sementara itu saat dihubungi oleh wartawan, sekwan Ismail Tajudin membenarkan bahwa surat Interpelasi itu telah diterima, tapi belum diberikan ke Ketua DPRD, ” Ya benar surat itu sudah kami terima tapi belum kami berikan kepada Ketua karena belum diberikan Nomor surat, karena sudah terlalu sore” ujar Ismail

Saat ditanyakan apakah ketua sudah tahu tentang surat ini, dirinya membenarkan, baru sebatas pemberitahuan secara lisan saja, kata Dia

Terpisah ketua DPRD Mesuji belum mengetahui ada surat Interpelasi yang ditujukan kepada dirinya, kalau desas desus dari kawan sesama dewan ya saya mendengar tapi baru sebatas itu, tapi saya akan liat besok kebenaran surat tersebut, tutur Fuad. (Tim/hk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *