Lelang Dinas PU dan Kesehatan didesak transparan

BANDARLAMPUNG-Dituding tidak transparan dalam mengelola proyek APBD, Dinas PU Pesawaran mendapat sorotan tajam dari Panitia Pembentukan Kabupaten Pesawaran (PPKP). PPKP mendeksa Dinas PU untuk tidak menyelenggarakan lelang proyek di luar dinas seperti yang dilakukan Dinas Kesehatan. Selain itu, Dinas PU Pesawaran didesak untuk segera membayar retensi proyek yang sejak tahun 2016 belum dibayar.
“Saya meminta Dinas PU Pesawaran untuk tidak menggelar lelang proyek di luar dinas, apalagi di hotel,” tegas Mursalin salah satu Panitia Pembentukan Kabupaten Pesawaran (PPKP), saat dihubungi via telepon, Rabu (16/5).
Keluhan Mursalin ini juga mengarah pada dugaan pengkondisian proyek, pasalnya rekanan dari luar Pesawaran lebih mendominasi proyek Dinas PU Pesawaran. “Dinas PU harus mengedepankan rekanan dari Pesawaran, jangan rekanan dari luar Pesawaran yang dikasih proyek, justru rekanan Pesawaran hanya sebataas jadi pengamanan saja,” ungkapnya.
Untuk itu, Mursalin meminta Dinas PU untuk tidak bertindak di luar koridor dalam pengelolaan proyek APBD, sebab pihaknya akan terus memantau pelaksanaan proyek di wilayah Pesawaran.
“Akan kami pantau, Dinas PU harus lebih transparan dan jangan bertindak di luar koridor,” tandasnya.
Mursalin juga memberikan contoh, jika Dinas PU jangan sampai seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) pada proyek Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Pesawaran yang mana menggelar lelang proyek di hotel. “Jangan seperti Dinas Kesehatan menggelar proyek RSUD Pesawaran sebesar Rp35 miliar di hotel, bahkan tidak jelas lelangnya tapi pemenagnya sudah ada,” tandasnya.
Mursalin juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap Dinas PU Pesawaran terkait belum dibayarnya retensi sejak tahun 2016. “BPK harus audit Dinas PU Pesawaran, soal retensi yang belum dibayar,” tandasnya lagi. (Tim/JJ).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *