Fraksi PDIP Soroti Penimbunan Batu Belah di Mesuji

BANDARLAMPUNG-Dari sejumlah kebijakan Bupati Mesuji Khamami, yang dinilai tidak pro rakyat, hingga berbuah Interpelasi dari DPRD, ternyata masih ada satu kebijakan Khamami yang menjadi sorotan DPRD Mesuji. Salah satunya, pembelian batu belah dari Jawa Tengah. Hingga kini keberadaan batu belah yang dibeli menggunakan APBD Mesuji miliaran rupiah ini peruntukanya tidak jelas, bahkan hingga kini tidak ada petanggungjawabannya.
Fraksi PDIP DPRD Mesuji, menilai pembelian batu belah yang awal untuk stok pembangunan jalan di wilayah Mesuji hingga kini tertumpuk dan tidak bisa dipergunakan, lantaran batu tersebut tidak cocok untuk kontur jalan di Mesuji.
“Hingga kini batu-batu tersebut tertimbun di beberapa titik dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran tersebut tidak jelas. Ya kami juga akan mempertanyakan kepad Bupati Khamami,” ungkap Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Mesuji, H Mego, saat dkonfirmasi via telepon, Minggu (20/5).
Ditegaskan kebijakan Khamami yang mengundang kontroversi bukan hanya belum terbitnya SK Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan belum dibayarkannya Honorarium. Surat Edaran (SE) Bupati wajib membeli beras dengan memotong Gaji ASN dan anggota DPRD dan Realisasi Bansos Bantuan Rumah Layak Huni (Barulahu) tidak sesuai Permendagri, tapi soal penimbunan batu belah juga perhatian.
Diberitakan sebelumnya, molornya agenda Paripurna hak Interpelasi yang diajukan enam fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan Mesuji Raya (PKS, PKB, dan Hanura) DPRD Mesuji, terkait kebijakan Bupati Mesuji Khamami, yang dinilai tidak mengedepankan kepentingan rakyat, mendapat sorotan tajam dari Fraksi PDIP.
Fraksi PDIP secara tegas mendesak Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrullah untuk segera mengagendakan paripurna Hak Interpelasi yang sudah diajukan enam fraksi. “Ya kami meminta ketua untuk segera menggagendakan paripurna hak interpelasi ini,” tegas Sekretaris Fraksi PDIP, H Mego, saat dihubungi via telepon, Minggu (20/5).
Mego juga mengancam akan membawa persoalan kebijakan Nota Dinas Khamami ke Mendagri, untuk dilakukan evaluasi. “Kami juga minta Mendagri mengevaluasi kebijakan Khamami atas kebijakan nota dinas tersebut,” ungkapnya.
Diungkapkan Mego, selain beberapa poin kebijakan Khamami yang mengundang kontroversi, pihaknya juga akan mempertanyakan pengunaan anggaran APBD tahun 2016 untuk pembelian batu belah dari Jawa Tengah yang hingga kini belum jelas peruntukannya. “Bukan cuma nota dinas, BPJS, tenaga honorer yang bleum dibayar, soal pembelian batu belah dari Jawa Tengah yang menggunakan APBD 2016 patut dipertanyakan peruntukannya,” ungkap Mego lagi.
Soal sidang paripurna laporan pertanggungjawaban (LPJ) bupati yang digelar belum lama ini, menurut Mego tidak mewakili sidang Hak Interpelasi. Yang mana pada sidang LPJ itu Khamami berkesempatan menjawab soal pengajuan Hak Interpelasi itu. “Jawaban hak interpelasi yang disampaikan Khamami pada sidang LPj Bupati bukan merupakan bagian dari sidang paripurna Hak Interpelasi,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, agenda paripurna Hak Interplasi DPRD Mesuji tekait kebijakan Bupati Mesuji Khamami yang dinilai tidak mengedepankan kepentingan rakyat ini terancam molor. Pasalnya, Ketua DPRD Mesuji Fuad Amrullah, mengaku belum menerima berkas pengajukan Hak Interplasi dari enam fraksi di antaranya, Fraksi PDIP, PAN, Gerindra, Demokrat, Golkar dan Fraksi gabungan Mesuji Raya.
“Saya belum menerima surat pengajuan hak interplasi, belum ada di meja saya,” kata Fuad Amrullah, saat dihubungi via telepon, Minggu (13/5).
Meski demikian, Fuad membenarkan jika pengajuan hak interplasi ini sudah diterima sekretaris dewan. “Ya sudah diterima Sekwan, tapi belum ada di meja saya,” ujarnya.
Saat ditanya mekanisme jadwal paripurna hak interplasi tersebut, Fuad menegaskan jika dirinya akan berkoordinasi dengan fraksi yang mengajukan hak interplasi tersebut. “Soal jadwal nanti saya akan koordinasikan dengan frakis yang mengajukan,” tandasnya.
Untuk diketahui, ada enam poin kebijakan Khamami yang akan diinterplasi karena dinilai penting, strategis, dan berdampak luas pada masyarakat di antaranya, Pemberlakuan Nota Dinas Bupati. Proses Birokrasi Rekomendasi BPJS Bupati. Retribusi Taman Kehati yang tidak ada Perda.
Belum terbitnya SK Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan Belum dibayarkannya Honorarium. Surat Edaran (SE) Bupati wajib membeli beras dengan memotong Gaji ASN dan anggota DPRD dan Realisasi Bansos Bantuan Rumah Layak Huni (Barulahu) tidak sesuai Permendagri. (Tim/JJ).

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *