Sekda: Pemekaran Kecamatan Permudah Administrasi

WAYKANAN– Sekretaris Daerah Kabupaten Waykanan Saipul mendukung adanya rencana pemekaran Kecamatan Pakuan Ratu, selain mempermudah sistem administrasi pemekaran ini juga untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemekaran ini bisa menjadi alternafif dan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan memudahkan pengurusan administrasi,” ujar Saipul di Waykanan, Selasa (22/5).

Menurut dia, luasan cakupan wilayah Kabupaten Waykanan yang mencapai 11,1 persen dari total wilayah Provinsi Lampung menyebabkan terhambatnya akses pelayanan umum pemerintah kepada masyarakat yang ditandai oleh penyebaran penduduk yang tidak merata.

Proses pemekaran kecamatan harus segera dipenuhi dan diselesaikan, dan benar-benar disepakati oleh pihak-pihak terkait terutama tokoh adat dan masyarakat yang terdampak dari pemekaran kecamatan tersebut.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.

Sebagai dasar peraturan tersebut maka syarat pembentukan kecamatan khususnya terkait dengan batas usia minimal penyelenggaraan pemerintah yaitu 5 tahun dan cakupan minimal wilayah sebuah kecamatan 10 desa atau kelurahan.

Dengan demikian pembentukan Kecamatan Burasakti dari pemekaran Kecamatan Pakuan Ratu sebagaimana dokumen atau proposal yang diajukan oleh masyarakat atau tokoh adat bisa diproses.

Saat ini Kecamatan Pakuan Ratu memiliki 19 kampung dan bila ada pemekaran terdapat kekurangan satu kampung, untuk itu telah diusulkan bahwa akan diambil satu kampung dari kecamatan yang berbatasan untuk melengkapi syarat pemekaran tersebut.

“Untuk Kampung Gedung Harapan yang ada di Kecamatan Negeri Agung akan menjadi bagian dari calon pemekaran kecamatan Burasakti, namun terdapat usulan dari tokoh adat yang ada di Negeri Agung bahwa Kampung Rejosari yang akan digabungkan ke wilayah Kecamatan Pakuan Ratu,” katanya.

Saipul menambahkan, pemekaran kecamatan ini juga harus didukung dengan lokasi kantor pemerintahan yang bisa mengatur jarak dengan lingkungan masyarakat dan tidak terlalu jauh dari masyarakat.

Pemekaran kecamatan juga harus sesuai prosedur, dan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat dan tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ada di masing–masing kampung.

“Semoga bisa mempermudah proses administrasi yang ada di kampung tersebut dan dapat memeratakan pembangunan yang ada di daerah demi kepentingan masyarakat,” katanya. (Ant/JJ).

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *