Khamami Bakal Diuji Lewat Aksi Massa

BANDARLAMPUNG, Haluanlampung.com – Mangkraknya sejumlah kasus yang diduga melibatkan Bupati Mesuji Khamami, seperti dugaan pungli retribusi tanpa Perda di Taman Kehati, laporan rekanan terkait Nota Dinas bupati ke Ombudsman, dugaan penyalahgunaan wewenang pengelolaan APBD yang “Nyangkut” di Bareskrim Polri, hingga status tersangka Khamami atas tindak Pidana Pemilu, mengarah pada predikat Khamami ‘Kebal Hukum’.

Untuk membuktikan apakah Khamami kebal hukum, LSM Barisan Anak Lampung Anti Korupsi (BALAK) Lampung, dalam waktu dekat ini akan menggelar aksi demo mendesak aparat penegak hukum, untuk segera menindak secara hukum atas sejumlah kasus yang merugikan masyaraklat Mesuji yang diduga melibatkan Khamami.

“Kami dalam waktu dekat ini akan menggelar aksi demo mendesak aparat penegak hukum untuk memproses sejumlah kasus yang diduga melibatkan Bupati Mesuji Khamami, yang selama ini prosesnya berjalan di tempat,” tegas Ketua LSM Balak, Herwandi Agusta, di Kantor Haluan Lampung, Rabu (30/5).

Herwandi menilai, Khamami Bupati Mesuji termasuk “kebal hukum”. Alasannya sederet kasusnya hilang dan tak ada kabar. Meski sekelas Lembaga negara yang menangani, status hukumnya tetap tidak jelas. Yang jadi pertanyaan, kekuatan besar apa yang mem”backup”nya. Mengapa Bareskrim Polri, Sentra Gakkumdu Pemilu (Kejaksaan, Bawaslu, dan Kepolisian), DPRD, hingga Ombudsman, seolah terkalahkan dan tak punya “taring”?

Menurut Herwandi, predikat bupati paling kebal hukum pantas diberikan kepada Khamami. Pasalnya lembaga negara pun tidak mampu memproses dan menjelaskan ke publik kepastian hukumnya.
“Semua kasusnya hilang, publik terdiam, lembaga negara tak mampu memproses dan menjelaskan kepastian hukumnya, padahal semua sama di mata hukum,” ungkapnya.

Dipaparkan Herwandi, kasus dugaan korupsi penyalahgunaan APBD di Bareskrim Polri, dan tersangka tindak pidana pemilu yang “hilang” hingga hari ini, adalah bukti yang nyata “kebal hukum”. Ditambah lagi, “pembiaran” semua lembaga terkait dugaan pungli retribusi tanpa perda di Taman Kehati yang lama “ditonton” publik terus dibiarkan tidak boleh dimonitor kemana uangnya.

“Pertanyaannya, ada apa dengan Aparat Penegak Hukum (APH), DPRD, Ombudsman, media dan lembaga lain? Mengapa semua tumpul? Apa mungkin ada kekuatan besar dibelakangnya?,” tanyanya.
Pegiat anti korupsi ini juga mempertanyakan laporan rekanan terkait Nota Dinas Bupati ke Ombudsman. Menurutnya, Ombudsman terkesan tertutup dan belum berhasil, karena tidak mempublish hasil dan tidak ada perubahan di Mesuji dalam pelayanan.

“Perlakuannya beda, biasanya bersama media mengawal pelayanan Publik, mengapa di Mesuji terkesan tertutup?, Mengapa laporan rekanan tidak dipublish? Bukankah Ombudsman sudah sosialisasi Standar Pelayanan? Mengapa tidak ada perubahan dan masih semaunya Penguasa? Ada apa sebenarnya di Mesuji ini?”, Apa iya ada kekuatan besar lagi?”, ucapnya heran.

Untuk itu, tegas Herwanda, pihaknya sudah memberikan laporan pemberitahuan ke Polresta Bandarlmpung terkait jadwal demo. “Surat pemberitahuan sudah kami sampaikan ke Polresta, jadwalnya tanggal 5 Mei hari Selasa kami demo di Tugu Gajah,” tandasnya. (tim/JJ).

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *