MERASA DIPERLAKUKAN TAK ADIL, KADER PDIP BERHARAP JOKOWI TURUN TANGAN

Nasib miris dialami oleh Dewa Gede Suatnye, salah satu warga Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selain hidup berada dibawah garis kemiskinan, keluarga ini terpaksa menelan pil pahit yang disuguhkan oleh kepala daerah setempat.
kejadian ini bermula pada saat Bli Gede sapaan akrap pria yang berumur 34 tahun ini tatkala dipahamkan mendapat peruntukan program bantuan perumahan layak huni (Baperlahu) yang dicanangkan oleh pemerintah daerah kabupaten Mesuji.
Awalnya suami dari Puguh Dwi Yanti ini merasa sangat senang mengingat akan mendapat bantuan rumah yang sememangnya dinilai pantas diterimanya bila melihat kondisi rumah yang ia diami begitu memprihatinkan, rumah yang ia dirikan sejak akhir tahun 2008 ini terlihat sangat usang karena berdinding papan yang telah berlubang di beberapa sisi.
Namun harapan untuk mendapat bantuan rumah sepertihalnya yang ia inginkan seketika pupus, manakala saat tahap ferifikasi yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Perumahan dan pemukiman kabupaten mesuji yang dipimpin langsung Bupati Mesuji pada hari jumat tanggal 1 juni 2018 bertempat di gedung serbaguna taman kehati yang terletak di desa mekar jaya kecamatan tanjung raya kabupaten mesuji.
Hal tersebut sebagaimana dituturkanya  kepada Tim media saat ditemui di kediamanya pada hari minggu 03 juni 2018, bahwasanya keberadaan namanya dalam list daftar penerima bantuan rumah tersebut telah dicoret oleh orang nomer satu dikabupaten yang berjuluk bumi ragab begawe caram ini, kondisi tersebut diduga dipicu dengan pertanyaan Bupati Mesuji kepada Bli Gede terkait partai yang ia pilih.
” ya kemarin kan dikumpulkan di taman kehati semua yang dapat bantuan, saya sempat kaget karena saya bukan ditanya masalah kesiapan material atau yang berhubungan dengan bantuan rumah, tapi saya sama pak bupati ditanya kamu partai apa, saya gak mau bohong ya saya jawab PDIP, sudah itu bupati bilang, sudah ini gak bisa,lalu mencoret nama saya, ” tutur Gede.
Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa ada beberapa rekanya yang bernasip sama, juga batal menerima bantuan rumah layak huni tersebut.
” pokoknya semua yang ditanya bupati terus bilang dari partai Pdip ya dicoret semua, sudah dipastikan gagal menerima bantuan itu, sampean cari aja, didesa saya ini bukan hanya saya yang gak jadi dapet bantuan tapi banyak kader kader partai pdip yang lain, ” imbuhnya.
meski kecewa, pria kelahian tahun 1984 ini tak dapat berbuat banyak selain berharap kepada petinggi petinggi partai berlambang banteng besar dengan mulut putih ini untuk memperjuangkan haknya lantaran namanya telah dicoret berkaitan dengan posisinya sebagai kader militan partai.
” kalau kecewa itu ya pasti lah mas, namun kami bisa apa? saya hanya berharab semoga bapak bapak dewan terutama yang dari Pdip bisa memperjuangkan nasib kami sehingga kami dapat perlakuan sama seperti masyarakat lain pada umumnya, ” tuturnya penuh kepasrahan
Disinggung terkait harapan kedepanya, ayah dari satu anak ini mengatakan agar kiranya presiden indonesia yang notabene kader PDI Perjuangan juga, dapat mengingatkan Bupati Mesuji H Khamamik SH, bahwasanya tindakan yang dilakukan terkait pencoretan namanya dari daftar penerima bantuan baperlahu sangatlah tidak prosedural.
” saya hanya berharap keadilan, dan saya juga memohon kepada pak Jokowi bapak presiden indonesia agar dapat mengingatkan Pak Bupati mesuji untuk berlaku adil tanpa memandang partai apa jika memang bantuan tersebut dari pemerintah, ” imbuhnya.
selain dari pada itu, lelaki yang keseharianya bekerja sebagai buruh penyadap getah karet ini juga meminta kepada megawati agar senantiasa memperhatikan kader partai hingga ke akar rumput.
” PDIP kan partainya wong cilik, untuk iti saya juga berharap sekali kepada ibu mega agar lebih memperhatikan kami selaku kader partai yang beliau pimpin, akan seperti apa nasip para kader maupun simpatisan PDI Perjuangan di mesuji ini jika selalu diperlakukan tidak adil, ” tukasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah Andre Al Rendra, selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Permukiman meski membantah hal tersebut namun juga membenarkan adanya perbedaan bagi penerima bantuan. Menurutnya, yang memilih saat Pilkada otomatis diutamakan, dan verifikasi penerima Baperlahu tidak memandang partai apapun.
“Saat Pilkada, yang memilih itu artinya memilih programnya. Jika tidak memilih artinya tidak memilih program itu, yang memilih otomatis diutamakan, tapi bukan berarti yang tidak memilih tidak dibantu”, ucapnya kepada tim media (3/6).
lebih lanjut ia mengatakan terkait kesiapan material oleh penerima bantuan jika memang dirasa cukup pihaknya tidak akan mencoret nama tersebut.
“Jika persyaratan sudah cukup, ya tidak dicoret, intinya tidak memandang partai apapun, yang datang verifikasi faktual juga belum tentu lulus”, tambahnya.
Andre mengaku tidak mengetahui secara detail setiap kejadian saat verifikasi. “Sulit memonitor semuanya, karena banyak dan penerima langsung tatap muka dengan Bupati, jadi tidak semua kita tahu”, pungkasnya. (HL/rd-tim)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *