‘Diskriminasi’ Khamami, PDIP Mesuji Akan Lapor ke-Pusat 

MESUJI, Haluanlampung.com – PDIP Mesuji akan membawa persoalan diskriminasi Penguasa Mesuji, Bupati Khamamik ke tingkat provinsi dan pusat. Ini lantaran sudah sering terjadinya diskiriminasi Kader PDIP dalam bantuan program pembangunan di Bumi Ragab Begawe Caram tersebut.
Ketua DPC PDIP Mesuji, Edi Sucipto mengatakan, pihaknya sudah memanggil pengurus di semua tingkatan dan mengumpulkan data terhadap kader yang didiskriminasi.
“Semua staf saya minta kliping semua berita, yang bersangkutan juga (Gede) sudah kami minta keterangan. Masalahnya jelas, kader PDIP diperlakukan tidak adil, ini jadi dasar dan kami harus lapor ke Provinsi hingga Pusat,” ucapnya, Senin (4/6).
Edi juga mengapresiasi Ketua Ranting PDIP Desa Gedung Ram yang berani bersuara dan akan membawa kader-kadernya ke DPD dan DPP.
“Saya apresiasi pada kader yang berani, peristiwa ini sering terjadi, kami akan laporan resmi dan bila perlu kami bawa kader-kader menghadap Pimpinan Pusat, semua agar jelas keluhan kami fakta, bukan rekayasa,” jelasnya.
Ketua Fraksi PDIP ini juga menyatakan kesiapannya mengawal jika kader berani melaporkan ke ranah hukum, seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPD PDIP Lampung, Watoni Nurdin soal dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan kebohongan publik Bupati Khamamik.
”Jangan tanya siap atau tidak, tentu harus siap, harus membackup, ini kader, harus kita bela. Ini sudah viral di medsos, Sekretaris DPD PDIP, Dedi Afrizal sudah telpon saya, jarang- jarang kader ditindas berani bersuara, Gede ini Kader, kami harus beri perlindungan sepenuhnya”, pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dewa Gede Suatnye (34), Ketua Ranting PDIP Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji namanya dicoret dari penerima Baperlahu. Alasannya, karena menjawab dari PDIP dan jadi Pengurus Ranting. Hal ini terjadi saat verifikasi faktual calon penerima Baperlahu Dinas Perumahan dan Permukiman di Taman Kehati, Tanjung Raya oleh Bupati Mesuji, Jumat (1/6) lalu.
“Bupati tanya “dari partai apa”. Saya bingung, bedah rumah ditanya partai. Saya percaya diri jawab PDIP, kemudian Bupati bilang “sudah ini gak bisa” dan langsung coret nama saya. Semua yang ditanya Bupati dan mengaku dari PDIP dicoret dan gagal dapat bantuan,” ungkapnya, Minggu (3/6).
Ketua Ranting PDIP Desa Gedung Ram ini meminta petinggi PDIP dan Presiden Joko Widodo membelanya dan segera mengingatkan Bupati.
“Saya kecewa, tapi bisa apa. Saya berharap petinggi partai dan Fraksi PDIP memperjuangkan nasib kami. Saya berharap keadilan, dan memohon pada Presiden Jokowi agar mengingatkan Bupati untuk berlaku adil tanpa memandang partai,” pungkasnya.
Sementara, Andre Al Rendra, Kepala Bidang Perumahan Dinas Permukiman membantah namun membenarkan adanya pembedaan. Menurutnya, yang memilih saat Pilkada otomatis diutamakan, dan verifikasi penerima Baperlahu tidak memandang partai apapun.
“Saat Pilkada, yang memilih itu artinya memilih programnya. Jika tidak memilih artinya tidak memilih program itu, yang memilih otomatis diutamakan, tapi bukan berarti yang tidak memilih tidak dibantu”, ucapnya kepada SKH BE1Lampung.
“Jika persyaratan sudah cukup tidak dicoret, intinya tidak memandang partai apapun, yang datang verifikasi faktual juga belum tentu lulus,” tambahnya.
Andre mengaku tidak mengetahui secara detail setiap kejadian saat verifikasi. “Sulit memonitor semuanya, karena banyak dan penerima langsung tatap muka dengan Bupati. Jadi tidak semua kita tahu,” pungkasnya. (Tim/Net).

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *