oleh

Pemprov Kejar Target Indeks Demokrasi 2019

-KOTA-16 views

Haluanlampung.com – BANDAR LAMPUNG – Pemprov Lampung menyusun Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017 demi meningkatkan pembangunan bidang politik.

“Pembangunan bidang politik memiliki nilai yang sama pentingnya dengan pembangunan bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bidang lainnya. Politik yang stabil dan sehat akan berkorelasi positif dengan kesejahteraan tingkat penduduknya,” ujar Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Heri Suliyanto saat mewakili Pjs. Gubernur Didik Suprayitno pada acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung di Hotel Horison Bandar Lampung, pada Selasa pagi (5/6).

Perkembangan demokrasi di Lampung, dari pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 mencapai mencapai angka 61,00 yang memposisikan kinerja demokrasi Provinsi Lampung masih berada pada kategori sedang atau di bawah target 2019 sebesar 73,50.

Baca Juga :  Selain Sukses Pilkada, Lima Pjs Diminta Selamatkan Masyarakat dari Pandemi

Pengukuran IDI terdiri dari 3 aspek yang diukur yaitu kebebasan sipil (civil liberties), hak-hak politik (political rights) dan lembaga demokrasi (institutions of democracy).

Dalam penyusunan survei IDI tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 terdapat penurunan khususnya pada aspek kebebasan sipil yang turun sebesar -11,5 poin (dari tahun 2015 sebesar 71,99 menjadi 60,49 pada tahun 2016). Juga terjadi penurunan pada aspek hak-hak politik yang semula tahun 2015 bernilai 63,19 turun menjadi 59,32 pada tahun 2016.

Selain pemerintah unsur masyarakat seperti akademisi, aktivis, LSM dan pekerja media juga terlibat dalam penyusunan IDI. Semua turut berkontribusi sesuai perannya dalam memberikan dukungan dalam proses pengumpulan data di lapangan sekaligus quality control.

Baca Juga :  'Sambut HUT TNI ke-75' Korem 043/Gatam Gelar Donor Darah

Pelaksanaaan FGD merupakan bagian penting dari keseluruhan rangkaian penyusunan IDI. Oleh karena itu saya berharap bahwa melalui FGD IDI ini, peran aktif para peserta dan pikiran-pikiran jernih dapat dapat digali dan dimobilisasi secara produktif, sehingga data yang telah dikumpulkan oleh rekan-rekan BPS dapat dianalisis lebih tajam sehingga aspek validitas data terpenuhi.

“Pemprov Lampung berharap Hasil FGD IDI di Provinsi Lampung dapat dipertanggungjawabkan sampai pembahasan akhir di BPS Pusat dan semoga FGD IDI Tahun 2017 di Provinsi Lampung dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara dalam meningkatkan kualitas demokrasi,” tutup Hery. (ria)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed