Watoni Nurdin: Tindakan Khamami Mengarah Pidana

BANDARLAMPUNG, Haluanlampung.com – Pencoretan sejumlah nama penerima bantuan Perumahan Layak Huni (Baperlahu) oleh Bupati Mesuji Khamami yang notabene kader PDIP, selain sebagai bentuk diskriminasi perbuatan tersebut juga mengarah pada tindak pidana.
“Tindakan Khamami yang mencoret nama penerima Baperlahu merupakan tindakan pidana tidak menyenangkan disertai pembohongan publik,” tegas Wakil Ketua DPD PDIP Lampung, Watoni Nurdin, saat dihubungi via telepon, Rabu (6/6/).
Meski demikian, Watoni juga menegaskan jika PDIP sebagai partai besar yang sangat respek terhadap wong cilik, menilai pencoretan nama kader PDIP oleh Khamami sebagai penerima bantuan merupakan persoalan yang tidak begitu penting dan masih banyak program PDIP untuk kesejahteraan kadernya.
“Kami tidak akan melakukan langkah hukum, meski penghapusan nama kader PDIP sebagai penerirma bantuan oleh Khamami ini merupakan tindak pidana. Biar kami mengambil langkah dengan cara kami sendiri,” ungkapnya.
Watoni juga menilai, prilaku Khamami ini tidak mencerminkan sebagai kepala daerah yang baik. Sebab menurutnya, kepala daerah itu merupakan pengayom seluruh partai bukan malam membeda-bedakan.
“Kepala daerah itu pengayom seluruh partai, jadi tidak boleh dibeda-bedakan,” tegasnya lagi.
Sementara, Ketua DPC PDIP Mesuji Edi Sucipto menegaskan, jika terkait persoalan ini pihaknya akan menyerahkan ke bidang hukum DPD PDIP Lampung.
” Di DPD kan ada badan hukum dan advokasi, maka langkah apa yang akan kami ambil sudah semestinya kami kordinasikan dengan mereka terlebih dahulu,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, sikap arogan Bupati Mesuji Khamami, yang mengarah pada ‘Diskriminasi’ terkait pencoretan sejumlah nama penerimaan bantuan perumahan layak huni (Baperlahu) yang notabene kader PDIP Mesuji, mendapat perhatian khusus PDIP Mesuji. Untuk itu, PDIP Mesuji secara tegas akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi hingga PDIP tingkat pusat.
Ketua DPC PDIP Mesuji Edi Sucipto menegaskan, pihaknya sudah memanggil sejumlah pengurus PDIP Mesuji di semua tingkatan untuk mengumpulkan data terhadap kader PDIP merasa mendapat Diskriminasi dari Bupati Mesuji Khamami.
“Hari ini saya sudah memerintahkan semua pengurus partai agar mengumpulkan data terkait perlakuan tidak adil oleh pihak penguasa, selanjutnya kami akan berkordinasi dengan atasan kami baik di tingkat propinsi maupun pusat,” tegas Edi Sucipto, saat dihubungi Haluan Lampung, Senin (4/6).
Edi juga mengapresiasi Dewa Gede Suatnye yang sudah berani menyuarakan diskriminasi yang diterima rakyat kecil, atas pencoretan sejumlah nama penerima bantuan Baperlahu, yang mayoritas kader PDIP Mesuji.
“Saya juga memberi apresiasi yang tinggi kepada Dewa Gede Suatnya yang telah berani memproklamirkan diri meskipun tanpa berkordinasi dengan kami, karena peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekali ini saja, namun sebelum ini sudah pernah terjadi. Tetapi yang menjadi permasalahan di intern partai kami, mereka (para korban) tidak berani tampil maupun bersuara melainkan hanya mengeluh saja,” jelas Edi.
Edi menilai persoalan ini sangat prinsif untuk itu PDIP akan melindungan secara penuh terhadap kadernya.
“Selama ini ya hanya sebatas pemberitahuan, untuk kali ini kami akan membuat laporan resmi bila perlu nanti kami bawa kader kader kami menghadap ke pimpinan pusat agar keluhan kami selama ini di Mesuji benar benar fakta dan bukan rekayasa, ” paparnya.
Disinggung kesiapan pihaknya manakala perkara ini akan dibawa ke ranah hukum, ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Mesuji ini dengan nada keras dan lantang menyatakan keharusanya untuk melindungi kader PDIP.
” Loh jangan tanyakan kami siap atau tidak siap, ini harus siap, catat ya Harus!!. Di Mesuji ini jarang- jarang orang berani bersuara meski dia merasa tertindas, apalagi Gede ini kader kami, ya kami harus memberi perlindungan sepenuhnya,” imbuhnya.
Hal senada dikatakan Ketua PAC PDIP Tanjungraya, Catur Sahono, yang mana pihaknya akan menghadapi apapun konsekwensi terkait permasalahan yang dialami oleh Dewa Gede Suatnye.
“Mulai hari ini kami terus lakuan komunikasi baik itu dengan pihak DPC,DPD, maupun DPP, apapun itu kami akan hadapi, ini permasalahan kader yang harus kami perjuangkan, meski demikian kami tetap akan melaporkan perkembangan di lapangan dari masa ke masa, ” pungkasnya.
Untuk diketahui, sikap arogansi Bupati Mesuji Khamami, yang terkenal jarang tidur ini, tidak tanggung-tanggung. Kali ini Khamami mencoret seluruh penerima bantuan program bantuan perumahan layak huni (Baperlahu) bagi kader atau partisan PDIP di Mesuji.
Seperti yang dialami salah seorang warga miskin Dewa Gede Suatnye (34) warga Desa Gedungram, Kecamatan Tanjungraya, Mesuji. Hanya karena dirinya sebagai ketua ranting PDIP Gedungram, namanya dicoret sebagai penerima Baperlahu.
Ternyata bukan hanya dirinya yang menerima diskriminasi, tapi beberapa rekan se kampungnya yang merupakan partisan PDIP juga dicoret sebagai penerima Baperlahu.
“Ya kemarin kan dikumpulkan di Taman Kehati semua yang dapat bantuan, saya sempat kaget karena saya bukan ditanya masalah kesiapan material atau yang berhubungan dengan bantuan rumah, tapi sama pak bupati ditanya kamu partai apa, saya gak mau bohong ya saya jawab PDIP, sudah itu bupati bilang, sudah ini gak bisa, lalu mencoret nama saya,” ungkap Gede, Minggu (3/6), seraya menegaskan mayoritas yang dicoret namanya merupakan warga Bali yang identik dengan PDIP.
“Pokoknya semua yang ditanya bupati terus bilang dari partai PDIP ya dicoret semua, sudah dipastikan gagal menerima bantuan itu. Sampean cari aja, di desa saya ini bukan hanya saya yang gak jadi dapet bantuan tapi banyak kader kader partai PDIP yang lain,” tegas Gede.
Meski kecewa, Gede berharap kepada petinggi petinggi partai berlambang banteng besar dengan mulut putih ini untuk memperjuangkan haknya lantaran namanya telah dicoret berkaitan dengan posisinya sebagai kader militan partai.
“Kalau kecewa itu ya pasti lah mas, namun kami bisa apa? saya hanya berharap semoga bapak dewan terutama yang dari PDIP bisa memperjuangkan nasib kami sehingga kami dapat perlakuan sama seperti masyarakat lain pada umumnya,” harapnya.
Terkait hal itu, Ketua PAC PDIP Tanjungraya, Catur Satono secara tegas menyayangkan sikap Bupati Mesuji Khamami yang dinilai Diskriminasi terhadap warga. Untuk itu, Catur mengaku akan menyampaikan hal ini ke ketua DPC PDIP Mesuji.
“Sangat disesalkan sikap Khamami ini, saya akan sampaikan persoalan ini ke ketua DPC PDIP Mesuji untuk selanjutnya mengambil sikap atas kejadian ini,” tegas Catur.
Terpisah Kepala Bidang Perumahan Dinas Permukiman Andre Al Rendra, meski membantah hal tersebut namun juga membenarkan adanya perbedaan bagi penerima bantuan. Menurutnya, yang memilih saat Pilkada otomatis diutamakan, dan verifikasi penerima Baperlahu tidak memandang partai apapun.

“Saat Pilkada, yang memilih itu artinya memilih programnya. Jika tidak memilih artinya tidak memilih program itu, yang memilih otomatis diutamakan, tapi bukan berarti yang tidak memilih tidak dibantu,” ucapnya.
Menurutnya, terkait kesiapan material oleh penerima bantuan jika memang dirasa cukup pihaknya tidak akan mencoret nama tersebut.
“Jika persyaratan sudah cukup, ya tidak dicoret, intinya tidak memandang partai apapun, yang datang verifikasi faktual juga belum tentu lulus,” tambahnya.
Andre juga mengaku tidak mengetahui secara detail setiap kejadian saat verifikasi. “Sulit memonitor semuanya, karena banyak dan penerima langsung tatap muka dengan bupati, jadi tidak semua kita tahu,” pungkasnya.
Terkait hal ini, Bupati Mesuji Khamami belum berhasil dikonfirmasi. Meski teleponya diangkat namun dirinya enggan memberikan komentar. “Ini siapa, lagi taraweh,” kata Khamami, saat dikonfirmasi via telepon, Minggu (3/6). (TIm/JJ).

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *