Kejari ‘Garap’ Anggaran BK DPPKAD Lamtim

69
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana, Lampung Timur

Haluanlampung.com, LAMPUNG TIMUR – Langkah tegas Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana, untuk melakukan proses hukum terkait dugaaan penyimpangan pemberlakukan anggaran tambahan tunjangan pengahasilan (TTP) atau tunjangan Beban Kerja (BK) yang diterapkan di Satuan Kerja (Satker) Pemkab Lampung Timur (Lamtim) tahun 2017, patut diapresiasi.
Meski belum merinci langkah yang akan diambil, pihak Kejari secara tegas sedang mendalami temuan dugaan penyimpangan anggaran BK di Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Lamtim.
“Benar saat ini kita tengah mendalami persoalan itu, dan telah meminta keterangan atau klarifikasi dari pihak pelapor,” ungkap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negri Sukadana Basuki Raharjo, saat dihubungi via telepon, Rabu (18/7).

Menurut Basuki, pihaknya sebagai penegak hukum akan melakukan proses sesuai dengan data awal yang telah disampaikan pihak pelapor LSM Genta.

Untuk diketahui, pemberlakuan tunjangan Beban Kerja (BK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017, diduga belum disahkan DPRD Lamtim.

“Anggaran beban kerja itu belum disahkan DPRD, tapi sudah diberlakukan, itu jelas salah. Untuk itu kami (LSM Genta) melaporkan temuan itu ke Kejari,” ungkap Ketua LSM Gerakan Cinta (Genta) Lampung Timur Fauzi Ahmad, belum lama ini.

Fauzi juga menegaskanm jika pihaknya sudah memenuhi undangan tim penyidik Kejari Sukadana, terkait laporanya atas dugaan penyimpangan anggaran Beban Kerja (BK).

“Betul, tadi saya diundang Tim penyidik Kejaksaan Sukadana, terkait laporan kami beberapa waktu silam, pemeriksaan hanya secara simpel saja, atau klarifikasi, dan pihak kejaksaan berjanji akan serius dalam menindak lanjuti dugaan itu,” tegas Fauzi.

Dugaan belum disahkannya anggaran BK itu juga dipertegas anggota DPRD Lamtim Adi Syafri Marta. Menurutnya, anggaran BK belum disahkan dan ditunda penggunananya.

“Memang kami meminta ditunda, dnegan pertimbangan kecemburuan dan devisit anggaran,” tegasnya. (Yandri/JJ).

Tulis Komentar