oleh

Warga Pasar Griya Lapor ke Ombudsman

BANDARLAMPUNG – Upaya Pemkot Bandarlampung dalam melakukan penggusuran terhadap lokasi Pasar Griya Sukarame, mendapat perlawanan dari masyarakat. Puncaknya, masyarakat didampingi LBH Bandarlampung laporkan upaya sewenang-wenang Pemkot ini ke Ombudsman perwakilan Lampung yang ditujukan kepada BPK RI Perwakilan Lampung.
Melalui rilis yang diterima Haluan Lampung, Rabu (18/7) LBH Bandarlampung secara tegas mengecam tindakan arogan Pemkot yang melakukan penggusuran pemukiman warga pasar Griya Sukarame.
“LBH Bandar Lampung bersama masyarakat menyurati Ombudsman Perwakilan Lampung dengan nomor surat 65/SK/LBH-BL/VII/2018 dan surat 66/SK/LBH-BL/VII/2018 yang ditujukan kepada BPK RI Perwakilan Lampung yang kesemuanya dengan prihal permasalahan alih fungsi lahan pasar menjadi kantor Kejaksaan Negeri Bandarlampung,” dalam rilis.
LBH Bandar Lampung juga mengecam sikap arogansi pejabat Asisten I Sekretariat Kota Bandar Lampung tersebut. Karena pada dasarnya permasalahan ini masih belum jelas terhadap alih fungsinya lahan. Faktanya bahwa masyarakat hadir di Pasar Griya sejak tahun 2000 melalui surat penempatan pasar.
Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan alih fungsi lahan harus berdasarkan pada Pasal 19 Ayat 3 Poin C Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 bahwa.
“SPPK (Subpusat Pelayan Kota) Sukarame dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sukarame dan Tanjung Senang yang berfungsi sebagai pendukung Pusat Pemerintahan Provinsi, pendidikan tinggi, Perdagangan dan Jasa, Permukiman/Perumahan, Industri Rumah Tangga, dan Konservasi/Hutan Kota,” dalam rilis.
Pada pasal tersebut bahwa kawasan Kecamatan Sukarame sebagai Subpusat Pelayanan Kota yang salah satunya adalah kawasan perdagangan dan jasa sebagai pendukung pusat Pemerintahan Provinsi, dan bagi setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui Perda Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 maka dapat diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah sesuai dengan bunyi Pasal 69 Undang – Undang No 27 Tahun 2007.
Dalam Hal alih fungsi lahan yang akan dilakukan oleh Pemda Kota Bandar Lampung terhadap pasar griya yang akan diganti dengan kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung telah menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan peratuan yang dibuat yaitu Perda No 10 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2030.
Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung yang sewenang-wenang melakukan rencana penggusuran oleh masyarakat pasar griya menyembabkan masyarakat mengalami kerugian baik secara materil dan imateril, warga menjadi tidak bisa berdagang kembali dan harus berjaga setiap malam dan warga juga sering mendapatkan intimidasi dari oknum-oknum untuk segera mengosongkan lahan tersebut padahal pasar griya adalah satu-satunya tempat mencari nafkah bagi masyarakat. (Rls/JJ).

Tulis Komentar

Baca Juga :  KPU Lamsel Tetapkan Nanang - Pandu Sebagai Pasangan Calon Bupati

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed