Soal Penggusuran, Pemkot Dinilai Mal Administrasi Publik

138

Haluanlampung.com, BANDARLAMPUNG – Tindakan penggusuran Pasar Griya Sukarame, yang dilakukan Pemkot Bandarlampung dinilai Mal Administrasi Publik. Selain tidak memiliki alas hak, Pemkot juga tidak memiliki nomor aset terhadap lahan yang klaim milik Pemkot tersebut.

“Bahwa yang dilakukan Pemerintah Kota sudah Mal Administrasi Publik, dan tidak memiliki alas hak yang jelas kalau memang berupa aset milik pemerintah seharusnya ada nomor asetnya, sedangkan ini tidak ada,” ungkap perwakilan Ombudsman Lampung, Hardian R, dalam diskusi publik, yang digelar LBH Bandarlampung, Jumat (27/7).

Menurut Hardian, klaim terhadap lahan Pasar Griya Sukarame juga sangat transparan. “Dalam konteks pelayaan publik ini sangat tidak transparan,” tegasnya.
Hal ini juga ditegaskan Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi, penggusuran yang dilakukan Pemkot merupakan tindak lanjut dari aksi penggusuran sewenang-wenang, hingga menimbulkan korban.

“Bahwa setidaknya terdapat 23 korban luka dan cidera yang telah diinventarisir oleh LBH Bandar Lampung yang disebabkan bentrokan pada hari pertama penggusuran dan perbuatan represif tersebut yang dilakukan oleh aparat Pol PP perlu dilakukan penindakan dan proses hukum, karena korban telah membuat laporan di Polda Lampung,” ungkapnya.

Dijelaskan Alian, jika warga Pasar Griya yang notabennya telah menempati pasar sejak tahun 2000, berdasarkan alas hak surat penempatan pasar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah menjadi legal standing bagi warga untuk tetap mempertahankan lahan tersebut sebagai pasar.

Dan terkait alih fungsinya sebagai Kejaksaan Negeri yang ternyata banyak terdapat cacat administrasi dan pelanggaran di dalam prosesnya serta terkesan sangat “gigih” dalam melakukan penggusuran.
“Maka wajar apabila kami mempertanyakan ikhwal penggusuran sewenang-wenang yang dilakukan Pemkot,” tegasnya.

As’ad Muzzammil perwakilan dari Komisi Informasi Perwakilan Lampung juga menyatakan, penggusuran ini ada yang ditutupi dan apabila masyarakat ingin mengyengketakan, pihaknya sudah memenuhi legal standing sebagai lembaga yang mengadvokasi karena sudah mendapat kuasa khusus.
“Terkait prosedur permohonan informasi, maka Pemkot memiliki 10 hari kerja dan dapat diperpanjang untuk dapat merespon permohonan tersebut, namun apabila 30 hari tidak direspon maka masuk dalam sengketa KIP,” jelasnya.

Perwakilan Polda Yulizar Fahrul, yang turut hadir dalam diskusi tersebut turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan masyarakat Pasar Griya dan beliau juga menyatakan bahwa peran Polri dalam hal ini adalah mengamankan apabila terjadi tindakan kriminal namun nyatanya hanya diam dan melihat.

Sementara, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang langsung diwakili Direkturnya Hendrawan juga menyoroti dari sudut pandang lingkungan.
“Walhi telah melakukan pemetaan, setidaknya lahan seluas 1,2 hektar tersebut haruslah sesuai dengan Perda Tata Ruang yang telah ditetapkan. Dengan apa yang terjadi hari ini bahwa jelas Pemkot telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, Walhi berpikir mengenai peran advokasi, hak untuk hidup sudah dihilangkan melalui proses ini.
“Kalau memang ada kemauan dari Pemkot pasti ada solusi dan tidak harus sampai seperti ini,” tandasnya. (Ria/JJ).