PEMDA MESUJI JANGAN TUTUP MATA TENTANG MASALAH PASAR SIMPANG PEMATANG

282

Mesuji-Hl online, Permasalahan yang di alami pedagang pasar Simpang Pematang kian berlarut larut, dari mediasi ke mediasi yang tak berujung, seperti yang diungkapkan Jupri, pada saat dilakukanya mediasi antara pihak pengembang dengan para pedagang pasar yang bertempat di Balai Desa Simpang Pematang pada hari senin (30/07/2018)

” Kami sudah lelah dengan permaslahan pasar karena sudah berjalan 8 tahun, sebetulnya permasalahan ini antara pengembang dan Pemerintah Daerah namun Pemda seolah tutup mata hingga berlarut larut, kami minta hari ini juga agar persoalan ini segera diselesaikan, tergantung niat baik dari Pemda sendiri yang dalam hal ini ada ditangan Bupati Mesuji dimana selama ini pedagang saja yang disalahkan tanpa melihat akar permasalahan yang terjadi di lapangan, ” terang Jupri

Jupri juga menyayangkan adanya denda yang penetapanya dinilai secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pengembang.

” Karena kami bodoh maka kami diperalat oleh perusahaan PT.CKW, Perusahaan dengan seenaknya saja memberlakukan denda sepihak kepada para pedagang dengan bunga denda yang tidak masuk akal, selebaran selebaran yang dibuat oleh pemda yanh seharusnya melindungi para pedagang tapi justru seperti terbalik berpihak ke pengembang, kami akan bertanggung jawab asalkan kembali ke MOU awal sehingga persoalan tidak berlarut larut dan cepat selesai, ” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut Drs Sobirin selaku kepala dinas Koperasi Dan Perdagangan Kabupaten Mesuji menyarankan agar mengumpulkan bukti bukti, ia juga menyayangkan ketidakhadiranya pihak pengembang dalam proses mediasi tersebut.

” Kami berharap agar copy dan bukti bukti bisa disampaikan kepada kami secepatnya, hari ini sangat disayangkan pengembang tidak hadir dan ini kekecewaan pedagang dan pemerintah, sementara itu bagaimana pemerintah akan menyelesaikan persoalan ini, ” ujar Sobirin

Sementara itu Andi selaku perwakilan dari pihak pengembang menyatakan bahwa mereka akan tetap memberlakukan denda terhadap pedagang atas keterlambatan membayar, ia juga menegaskan bahwa Fauziah selaku pimpinan mereka tidak akan pernah hadir pada proses mediasi jika Bupati Mesuji juga tidak bersedia hadir didalamnya.

” Berkaitan dengan pedagang yang membuat lima tuntutan kepada kami, dapat kami jelaskan Bahwa kami memegang dasar yang diputuskan oleh Pemerintah daerah kabupaten mesuji Pihak kedua bersedia membayar denda sebesar 5 % apabila telat dalam pembayaran 2 bulan. selanjutnya selama ada bukti terkait dengan pembayaran yang disalah gunakan oleh oknum dipersilahkan untuk melapor kepada pihak polres, perlu juga saya tegaskan bahwa kami pihak pengembang tidak akan menghilangkan denda yang sudah dibuat itu pesan Fauziah, serta Ibu Fauziah tidak akan pernah hadir dalam setiap pertemuan dengan para pedagang apabila Bupati mesuji juga tidak hadir dalam pertemuan tersebut, ” tegasnya.

Dikesempatan yang sama Wakil bupati mesuji juga angkat bicari menyikapi permasalahan yang dialami para pedagang pasar simpang pematang bahwa pertemuan pada hari tersebut atas inisiasi Bupati Mesuji.

” pertemuan ini adalah di inisiasi oleh Bupati Mesuji yang undangannya kami tanda tangani pada tgl 20 juli 2018, untuk dipahami Bahwa kami sudah lakukan hearing di DPRD dimana ada 5 tuntutan, selanjutnya hasil Rapat pada hari ini akan kita catat dan kita sampaikan kepada pengembang sehubungan pihak pengembang tidak hadir dan hanya diwakili oleh perwakilan saja, ” ucapnya

Untuk diketahui bahwa kegiatan pertemuan dan mediasi kali ini adalah menindaklanjuti Aksi unjuk rasa para pedagang pasar pada Hari Selasa, 24 Juli 2018 didepan kantor PT.CKW Pasar Simpang Pematang, yang menuntut kepada pihak Pengembang untuk segera merealisasikan lima tuntutan para pedagang pasar simpang pematang.

Adapun tuntutan tersebut antara lain :
1.Kembalikan kepada MoU awal
2.Segera menjadikan SHGB atas nama pedagang tanpa ada biaya lain.
3.Bagi pedagang yang sudah melunasi kewajibannya agar segera diberikan SHGB atas nama pedang dan yang belum lunas agar dapat difasilitasi melalui pihak perbankan.
4.Hapus semua denda sepihak yang dilakukan oleh pengembang.
5.Tolak semua intimidasi dan premanisme yang dilakukan oleh pengembang. (HL/RD)

Tulis Komentar