oleh

Stop ‘Ngibulasi’ Penurunan Angka Kemskinan

Haluanlampung.com – BENARKAH angka kemiskinan atau orang miskin di Indonesia mengalami penurunan, seperti dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu? Lho kok bisa!

Jawabnya tentu bisa, tapi jelas sangat kontroversial. Masalahnya, menurut kajian Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) pernyataan itu menyesatkan alias ngibulin.

Berdasarkan kajian SPRI, garis kemiskinan versi pemerintah jelas-jelas tidak masuk akal. Bayangkan, BPS menghitung garis kemiskinan itu sebesar Rp401.220 per kapita per bulan di bulan Maret 2018 atau dengan kata lain yang disebut miskin adalah orang yang sehari hanya mampu makan satu kali. Dengan patokan besaran seperti itu pun masih tetap saja tak masuk akal.

Sebab, berdasarkan Angka Kecukupan Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat, Serat dan Air yang dianjurkan untuk orang Indonesia (per orang per hari) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013, untuk urusan makan, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kilo kalori dan 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi.

Untuk memenuhi kecukupan asupan tersebut, dengan hitungan rata-rata minimal saja, setiap orang setidaknya harus menguras kantong sebesar Rp15-25 ribu. Jika sekali makan harus keluar Rp15 ribu, artinya dalam sebulan setiap orang harus mengeluarkan Rp1.350.000.

Lagi pula, apakah orang yang mampu makan dua atau tiga kali bisa dikatakan hidup sejahtera? Jawabnya jelas TIDAK! Sebab, hidup itu bukan cuma urusan makan. Untuk hidup lebih baik setiap orang dan rumah tangga pasti punya kebutuhan dasar lainnya.

Baca Juga :  Wabup Nunik Sampaikan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2020

Garis kemiskinan versi pemerintah Rp401.220 perbulan, atau bila dikonversi menjadi 0,95 dolar AS per hari, jauh di bawah standar resmi garis kemiskinan internasional yang ditetapkan Bank Dunia sebesar 2 dolar AS per hari.

Bila garis kemiskinan dinaikan ke standar Bank Dunia menjadi 2 dolar AS per hari (seratar Rp 840 tibu per bulan), akan terdapat lebih dari 100 juta jiwa atau 39% penduduk Indonesia masuk ketegori miskin. Waw……

Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS/Pemerintah disusun tidak melibatkan masyarakat. Tidak ada konsultasi publik, bahkan setiap kota/kabupaten punya angka Garis Kemiskinan yang berbeda. Padahal untuk urusan konsumsi, bahan pangan dan non pangan yang dibeli oleh rakyat miskin, memiliki standar harga yang sama.

Pemerintah menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan disebabkan karena, program pengurangan kemiskinan, seperti; Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (RASTRA) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) efektif mengurangi orang miskin.

Perlu semua ketahui, bahwa berdasarkan pengamatan, keluarga miskin penerima PKH, RASTRA atau BPNT, KIS, dan KIP tetap hidup miskin dan tidak tumbuh sejahtera.

Bagaimana mungkin rakyat miskin bisa tumbuh sejahtera jika nilai bantuan PKH dan RASTRA hanya sebesar Rp1,8 juta per tahun dan Rp110 ribu per bulan. Dengan kata lain, program-program pengurangan kemiskinan hanya meminjam tubuh rakyat untuk dipakai memutarkan uang bantuan negara untuk membesarkan para pedagang, khususnya pedagang besar dan pemilik modal.

Rakyat mesti mengetahui bahwa saat pemerintah menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) & Beras Sejahtera (RASTRA yang sekarang enggak ada lagi), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah dengan sengaja membatasi jumlah rumah tangga miskin yang dijadikan sasaran. Akibatnya banyak rakyat miskin yang tidak menerima bantuan sosial. Berdasar suvei SPRI, ada 13 juta keluarga miskin.

Baca Juga :  Rumah di Belakang RS Graha Husada Terbakar

Pembatasan tersebut sengaja dilakukan karena pemerintah lebih memprioritaskan anggaran membayar cicilan hutang luar negeri dan membiayai proyek pembangunan infrastruktur yang hanya melayani kebutuhan kaum pengusaha dan pemilik modal.

Untuk menutupi hal tersebut, pemerintah kemudian membuat siasat bagaimana caranya mengurangi jumlah rakyat miskin. Siasat yang digunakan diantaranya adalah dengan membuat metode dan cara perhitungan yang hanya diketahui pemerintah dan tidak sesuai dengan kondisi pemasukan dan pengeluaran riil masyarakat.

Pada tahun 2015 dan 2017 pemerintah melalui Kementerian Sosial dan BPS melakukan suvei rumah tangga miskin. Hasilnya kemudian didapat jumlah rumah tangga miskin sebanyak 40% dari jumlah penduduk Indonesia, yakni sebanyak 28,4 juta keluarga atau 96 juta jwa.

Selanjutnya pemerintah semakin membatasi dengan menetapkan bahwa program PKH hanya diperuntukan bagi keluarga sangat miskin dan program Rastra diperuntukan bagi keluarga yang sangat miskin dan miskin.

Pemerintah melalui Kemensos, tanpa melibatkan rakyat, mengumumkan bahwa berdasarkan survei peringkat kesejahteraan terhadap 40% jumlah keluarga miskin dan hampir miskin menetapkan sebanyak 10% sebagai keluarga yang sangat miskin dan berhak mendapatkan PKH. Sementara 25% lainnya ditetapkan sebagai keluarga yang sangat miskin dan miskin dan berhak mendapatkan RASTRA. Selanjutnya sebanyak 15% (13 juta) keluarga hampir miskin dianggap tidak pantas mendapatkan PKH dan RASTRA.

Baca Juga :  Danrem 043/Gatam Dampingi Pangdam II/Sriwijaya Hadiri Ramah Tamah Bersama Gubernur Lampung

Padahal di tengah keadaan ekonomi saat ini, beban hidup antara warga yang dianggap hampir miskin dan miskin memiliki perbedaan yang cukup tipis. Sedikit saja terjadi kenaikan harga-harga maka keluarga yang disebut hampir miskin akan tergelicir ke dalam kemiskinan.

Menyadari kondisi itu, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menuntut pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla segera memperbaiki tata-cara penentuan jumlah keluarga miskin. Dalam prosesnya pemerintah haruslah melibatkan rakyat miskin dengan cara melakukan survei kebutuhan hidup yang dipergunakan oleh rakyat untuk melakukan reproduksi sosial atau memulihkan tenaga serta pikirannya dari aktivitas di ranah ekonomi produksi.

Menuntut Pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima bantuan sosial dan menuntut agar pemerintah memperbesar anggaran untuk kesejahteraan rakyat miskin.

Menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan Perlindungan Sosial yang bersifat transformatif serta universal bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian untuk menghadapi situasi ekonomi Indonesia yang semakin sulit, dampak dari ketidakpastian di tingkat kapitalisme global.

Menuntut pemerintah melakukan peningkatan pungutan pajak terhadap kalangan kaya di Indonesia yang banyak menghindari kewajibannya untuk membayar pajak lewat program Pengampunan Pajak. Pemerintah juga tidak perlu membayar cicilan hutang luar negeri yang lebih melayani kalangan pengusaha dan pemodal. Potong gaji para pejabat (Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati dan anggota DPR RI) untuk membiayai program perlindungan sosial universal ini. (rls)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed