Imunisasi Massal MR Terkesan Dipaksakan

106

Haluanlampung.com, BANDARLAMPUNG – Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) secara massal yang sejak Rabu (1/8) terkesan dipaksakan, menyusul Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung meminta penundaan imunisasi MR lantaran belum mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung KH Khairuddin Tahmid, yang meminta pemerintah untuk menyetop Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) secara massal, yang dimulai sejak hari Rabu (1/8). Penegasan ini setelah pihak MUI melakukan Tabayun (konsultasi) pengurus ke Komisi Fatwa MUI Lampung yang menyatakan bahwa benar vaksin MR belum mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI.

“Setelah sertifikat halal terbit, kami siap mendukung program tersebut dengan jadwal yang ditentukan selanjutnya,” kata Khairuddin.

Penegasan juga disampaikan Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Cholil Nafis, mengenai pro kontra vaksin Measles Rubella (MR), yang kembali menjadi polemik di tengah masyarakat. Seperti diketahui, kampanye vaksin MR tahap II telah dilakukan mulai Rabu (1/8).

Nafis mengatakan, MUI meminta secepatnya untuk dilakukan sertifikasi atau mencari solusi terkait kehalalan vaksin.

“Nah, sampai saat ini vaksin MR itu tak pernah diajukan ke MUI untuk dilakukan sertifikasi halal. Tetapi di beberapa daerah petugas menyampaikan ke publik bahwa vaksin MR sudah halal dan mendapat rekomendasi dari MUI. Kalau sengaja memelintir rekomendasi MUI itu, maka saya kira ini kebohongan publik,” kata Nafis dalam keterangan tertulis, Rabu (1/8).

Menurut Nafis, Komisi Fatwa MUI memberikan rekomendasi dan dukungan terhadap vaksin MR dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyakit dengan cara preventif berupa imunisasi. Namun, tetap harus menggunakan bahan yang halal.

“MUI mendukung vaksinasi itu karena sesuai dengan ajara Islam, bahwa kita wajib berupaya menghindari atau mengobati penyakit yang akan menimpa atau yang sudah menimpa. Namun, tidak boleh dengan bahan haram, kecuali karena darurat. Padahal, vaksinasi MR ini belum tingkatan darurat dan masih dimungkinkan untuk vaksin dari bahan yang halal,” tutur dia.

MUI berharap kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI, untuk menaati dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Pemerintah wajib memenuhi hak warga Muslim di Indonesia, untuk mengonsumsi dan berobat dengan yang halal,” kata Nafis.

Setelah pemberitahuan MUI tersebut, kata Nafis, pemerintah dan petugas vaksin MR dilarang menyebut bahwa vaksi MR sudah mendapat sertifikat halal dari MUI.
“Jika masih melakukan itu, berarti melakukan kebohongan publik yang dapat dituntut secara hukum,” ujar dia, seperti dilansir IDM TIME.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan akan terus melakukan vaksin secara massal sambil menunggu araha dari Menteri Kesehatan (Menkes).

Menurut Kadis Kesehatan Provinsi Lampung dr Reihana, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari MUI Lampung tentang himbauan tersebut (himbauan menunda pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR).
“Namun karena kegiatan ini adalah agenda nasional, maka bagi orang tua yang bersedia anaknya diimunisasi maka jajaran kami siap memberikan pelayanan. Namun apabila orang tua tersebut akan menunggu dulu Fatwa MUI terkait imunisasi MR ini maka kami pun tidak memaksa,” tegas Reihana, Kamis (2/8).

Untuk itu, kata Reihana, dirinya menginstruksikan kepada jajaran Kesehatan di Kabupaten Kota se Provinsi Lampung melalui WA Grup Asosiasi Kepala Dinas Kesehatan (Adinkes) Provinsi Lampung untuk tetap semangat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Lampung sambil menunggu arahan Menkes lebih lanjut.

Saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Wilayah Lampung untuk membantu pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR di sekolah sekolah di bawah binaan Kemenag Wilayah Lampung. (Ria/JJ).

Tulis Komentar