oleh

Menanti Sikap DPRD dan Pemkot

BANDARLAMPUNG-Perjuangan puluhan kepala keluarga (KK) korban penggusuran Pasar Griya Sukarame, Bandarlampung, untuk mencari keadilan masih berlanjut.

Isak tangis warga turut mewarnai perlawanan atas ketidakadilan Pemkot, meski harus bermalam dengan tenda seadanya di kantor DPRD Kota Bandarlampung, Rabu (15/8). Walikota Bandarlampung Herman HN, dinilai sudah kehilangan empati terhadap rakyat miskin. Bahkan, janji DPRD untuk memediasi warga hingga kini tidak terealisasi.

“Kami dari EW-LMND Lampung menyatakan sikap bahwa wujud asli dari pada Pemerintah Kota Bandarlampung adalah anti kritik, anti demokrasi dan anti rakyat miskin. Sebelum Pilgub Pak Herman HN sangat peduli dengan rakyat miskin, tapi kini sudah kehilangan empati,” ungkap Ketua Wilayah LMND Lampung Kristina Tia Ayu, dalam rilis yang diterima Haluan Lampung, Rabu (15/8).

Baca Juga :  Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-92, Taruna-Taruni Akpol Gelar Baksos

Ditegaskan Kristina, pasca penggusuran yang dilakukan Pemkot Bandarlampung, kondisi masyarakat eks Pasar Griya hidup terlunta-lunta dan menunggu belas kasih dari orang lain.

“Sikap perlawanan dan perjuangan masyarakat Pasar Griya tak akan berhenti sampai adanya solusi dari Pemkot,” ujarnya.

Tidak adanya itikad baik dari Pemkot untuk mau menemui massa aksi dan mencari jalan tengah atas permasalahan ini. Sikap ini bentuk kekejaman Walikota Herman HN sebagai pemangku kepentingan tertinggi di Bandar Lampung menjadi sponsor utama dalam agenda pemiskinan masyarakat Pasar Griya.

“Skema penggusuran yang dilakukan secara sewenang-wenang menghilangkan tempat tinggal, mematikan sumber perekonomian, bahkan mengancam putusnya pendidikan anak-anak. Walikota Bandarlampung harus hadir dan bertanggung jawab penuh atas permasalahan yang mereka dalangi sendiri,” tegasnya.

Baca Juga :  Korem 043/Gatam Laksanakan Samapta UKP 1-4-2021 dan Periodik Semester II Ta 2020

Dijelaskan Kristina, jika sejak kemarin Selasa, 14 Agustus 2018, masyarakat Pasar Griya harus menginap di Kantor DPRD Kota Bandarlampung sampai saat ini, setelah diusir dari rumah dinas Walikota tempo hari.
“Mau tidak mau warga menduduki kantor DPRD sembari menagih janji dewan untuk bersedia menjadi fasilitator dalam mengagendakan pertemuan antara masyarakat Pasar Griya dan Pemerintah Kota Bandar Lampung (terkhusus Herman HN),” ujar Kristina. (Ria/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed