oleh

Badan Publik Wajib Melayani Permohonan Informasi

METRO-Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro mengadakan sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi ( PLID) di lingkungan Pemerintah Kota Metro, yang berlangsung di Barokah Meeting Point (BMP), Selasa (4/9).

Sosialisasi dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro A. Natsir, dengan menghadirkan Narasumber Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung A. Chrisna Putra dengan materi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi / Permendagri No. 3 tahun 2017, dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendryan dengan materi Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro A. Natsir dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggarannya sosialisasi PLID di Kota Metro, dengan harapan setiap Peserta yang mengikuti sosialisasi bisa menerapkan dengan baik ilmu yang diperolehnya dalam dunia kerja.

Baca Juga :  Kadiskes Pesibar : Hasil Tracing Sementara Terdapat 17 Orang Dinyatakan Reaktif

Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa pemberlakuan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010, merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang tersebut sudah mempunyai landasan hukum terhadap hak setiap Orang, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Di kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro Farida mengatakan, bahwa maksud penyelenggaraan sosialisasi adalah untuk memberikan penjelasan tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Mekanisme Permohonan Informasi Publik, dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung A. Chrisna Putra dalam materinya menyampaikan, kebebasan dan keterbukaan Informasi merupakan anugerah yang diharapkan banyak pihak. Dalam iklim Demokrasi kini ditandai dengan adanya kebebasan berkehendak, berserikat, berkumpul dan keterbukaan dalam pelbagai informasi publik, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Baca Juga :  Terkait Masalah Dana PKH di Bumi Jaya, Pendamping Harapkan Damai

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit Demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama, sehingga dapat mendorong akses publik terhadap informasi secara luas dan memberikan langkah bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan secara strategis.

“Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pelaksanaan PPID yang diaplikasikan dalam PLID,” terangnya.

Dan terkait siapa yang berhak memperoleh informasi meliputi orang, kelompok orang, badan hukum, badan publik lainnya, wartawan, dan LSM. (Verry/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed