oleh

Warga Nilai Pemkot ‘Akal-akalan’

BANDARLAMPUNG-Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, yang akan menyertifikatkan Lapangan Waydadi, mendapat perlawanan dari warga 47 RT di tiga Kelurahan Wayadadi, Waydadi Baru dan Korpri Jaya. Warga menilai, upaya Pemkot ini merupakan bentuk akal-akal, bisa jadi sertifikasi lapangan Waydadi ini untuk dilakukan pengalihan karena sudah legal secara hukum.

“Bisa saja lapangan Waydadi ini nantinya dialihfungsikan atau tukar guling, setelah disertifikat. Artinya tukar guling itu sudah legal secara hukum. Lihat saja Kampung Pasar Griya Sukarame, tadinya pasar tradisional, sekarang dialihfungsikan menjadi kantor Kejaksaan. Kami secara tegas menolak langkah Pemkot,” tegas Sekretaris Koordinator Aksi, Subhan, saat menggalar aksi demo di lapangan Waydadi, Selasa (4/9).

Aksi ratusan massa yang mengatasnamakan warga Sukarame, yang terdiri dari tiga kelurahan yakni Waydadi, Waydadi Baru dan Korpri Jaya ini, merupakan jawaban atas pertanyaan Walikota Herman HN, terkait siapa saja warga yang menolak sertifikat lapangan tersebut.

“Secara tegas kami menolak rencana sertifikasi lapangan Waydadi, karena sejak dulu lahan ini dikelola dan dipakai masyarakat. Kami tidak mau tiba-tiba datang dan mengambil tanah ini, meski tetap dijadikan fasilitas umum (fasum),” tegas Subhan.

Menurut Subhan, jika lapangan ini disertifikatkan oleh Pemkot, maka kejadian Kampung Pasar Griya Sukarame akan terulang kembali. Pihaknya juga akan melakukan aksi longmarch dari Lapangan Waydadi menuju Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan.
“Kami akan menemui Menteri Maritim Luhut Binsar Panjaitan untuk melaporkan masalah ini, sekaligus menyerahkan surat hak pengelolaan lahan yang diklaim Pemerintah Provinsi Lampung,” tegasnya. (Tim/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed