oleh

Di Bireuen, Aceh, ‘Haram’ Pasangan Bukan Muhrim Duduk Satu Meja di Rumah Makan

KASUS serupa sangat mungkin terjadi di Indonesia, persisnya di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.
Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Baru-baru ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh mengeluarkan ketentuan kontroversial terkait terkait rumah makan dan minum: lelaki dan perempuan non muhrim duduk satu meja disebut haram, pramusaji dilarang melayani pelanggan perempuan di atas pukul 21.00, dan pramusaji perempuan dilarang bekerja di atas pukul 21.00 WIB.

Ketentuan-ketentuan baru itu bertajuk ‘standarisasi warung kopi/cafe dan restoran sesuai syariat Islam’ yang disahkan oleh Bupati Bireuen, Saifannur, pada Kamis (30/8).

Perempuan dan pria diperbolehkan duduk satu meja di warung kopi atau restoran jika mereka muhrim (suami-isteri atau saudara sedarah). Perempuan juga bisa dilayani di atas pukul 21.00 jika ditemani suami atau anggota keluarganya.

Menurut Kepala Dinas Syariat Bireuen, Jufliwan, ketentuan tersebut sebenarnya sudah ada sejak 2017, namun edarannya baru disebarkan pada akhir Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Bireuen.

Baca Juga :  MELAWAN ARUS: Ramai Desakan Tunda Pilkada, Jokowi Bilang TIDAK

“Kita selalu melakukan imbauan dan memberikan sosialisasi untuk mencegah terjadinya perilaku mungkar di Bireuen,” kata Jufliwan, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.

Menurut Jufliwan, imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah semata-mata demi menjaga kehormatan perempuan.

“Kalau suami istri nggak masalah, ini hanya imbauan dan kami akan selalu mengimbau. Belum ada sanksi bila pemilik warung atau kafe tidak menaatinya. Namun apabila kedapatan dan ada bukti, baru diproses,” jelas Jufliwan.

Sementara Bupati Kabupaten Bireuen, Saifannur, mengatakan imbauan yang baru dikeluarkan olehnya bertujuan menjaga kearifan lokal dalam menegakkan syariat Islam.

“Ini sebagai pembeda kita dengan wilayah lain, untuk kebaikan dan tidak ada niat merusak orang lain, agar syariat Islam berjalan dengan baik,” kata Bupati Bireuen, Saifannur.

Baca Juga :  Muhammadiyah: Pemerintah Tanggung Jawab Risiko Pilkada

Bagi Saifannur “pro-kontra di masyarakat merupakan hal biasa, imbauan yang saya keluarkan murni untuk kebaikan kita bersama di Kabupaten Bireuen”.

Namun dalih itu juga mendapat berbagai penolakan. Misalnya dari para pedagang yang berada di sekitar wilayah Matang, Kabupaten Bireuen. Alasannya wilayah tersebut merupakan tempat transit bus, yang harus buka selama 24 jam.

“Kita juga ikut syariat Islam, tapi yang wajar-wajar sajalah. Saya punya 26 orang karyawan, 11 di antaranya perempuan,” kata Safren Zein, seorang pemilik kafe di Bireuen.

Safren memandang larangan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bireun ini juga berdampak pada pendapatan para pengusaha, karena kaum perempuan mulai was-was untuk bertandang ke warung kopi.

“Kasihan para pengusaha kalau begini. Kami masih belum setuju dengan imbauan ini, baiknya pemerintah memikirkan hal lain yang lebih penting,” kata Safren.

Baca Juga :  Tak Punya Kursi, PKS Ikut Nyodorkan Bacalon Wabup Mesuji

Kebijakan itu juga ramai diperbincangkan masyarakat. Sebagian besar menganggap bupati Bireun sudah terlalu berlebihan membuat aturan tentang syariat.

Murni, aktivis perempuan dari lembaga GASAK, misalnya, menilai kebijakan bupati Bireun tersebut membatasi ruang lingkup pekerja perempuan.

“Pemerintah jangan asal mengeluarkan kebijakan. Bagaimana dengan kami yang misalnya punya tamu dari luar dan memang harus ketemu di warung kopi atau kafe,” katanya.

Lagi pula, dia menambahkan, haram atau halal merupakan kewenangan lembaga ulama yang punya otoritas fatwa, bukan dari bupati. (bbc/iwa)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed