Sengitnya Perdebatan Anggaran Kain Kafan

46

BERMULA dari pertanyaan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik yang khawatir dihapusnya anggaran kain kafan akan menyulitkan warga miskin dalam mempersiapkan pemakaman.

“Ini dulu ada uang Rp800 ribu untuk warga buat kain kafan apa masih ada? Emang orang miskin nggak boleh mati?” kata Taufik dalam rapat Badan Anggaran KUPA-PPAS di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Kehutanan DKI Siti Hasna mengatakan ada SK Gubernur Tahun 2016 yang melarang penggunaan uang tunai. Atas dasar aturan tersebut, mulai 2017 tidak ada pembagian uang Rp 800 ribu untuk membeli kain kafan.

“Tapi kami tetap melayani, jasa saja. Kami hadir ke keluarga miskin, kami membawa peralatannya sekaligus,” ujar Hasna.

Mendengar hal tersebut, Taufik meminta Dinas Kehutanan memberi sosialisasi terhadap pelayanan yang diberikan Pemprov DKI kepada warga miskin. Menurutnya, banyak warga yang masih menganggap layanan tersebut berbayar karena banyaknya pungutan liar dan memberatkan bagi warga miskin.

“Ibu umumkan nggak, DKI menyediakan papan, kain kafan?” ujar Taufik.

Kepala Dinas Kehutanan DKI Djafar Muchlisin mengakui ada pungutan liar di pemakaman. Dia mengaku susah melakukan penertiban karena melibatkan masyarakat sekitar, tapi pihaknya siap menindak pekerja harian lepas (PHL) jika terbukti terlibat.

“Pungutan liar memang menjadi PR kami, Pak, termasuk juga makam-makam fiktif. Kami tidak menyalahkan warga, tapi kalau yang tergabung di PHL sudah jelas, kalau ada kesalahan PHL dilakukan pemecatan kerja atau sanksi-sanksi,” ucapnya.

Pemimpin Badan Anggaran DPRD DKI, Ferrial Sofyan, mengusulkan penambahan anggaran untuk fasilitas bagi warga yang meninggal. DPRD menyepakati untuk kain kafan, sound system, dan papan dianggarkan masing-masing Rp200 juta di tiap kota madya hingga Desember 2018.

“Kita sepakati ya Rp200 juta untuk papan, Rp200 juta untuk kafan, dan Rp200 juta untuk tenda. Kalikan lima (wilayah kota) Rp600 juta, jadi sama dengan Rp3 miliar,” ujar Ferrial sambil mengetuk palu.

Kepala Dinas Kehutanan DKI Djafar Muchlisin menuturkan lahan makam di DKI cukup untuk dua tahun ke depan. Lahan tersebut kebanyakan berada di pinggiran Jakarta.(dc)