Pengadilan Tipikor Sidangkan Korupsi 212 Kasus

88

BANDAR LAMPUNG
– Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang dalam waktu tiga tahun menyidangkan perkara kasus korupsi sebanyak 212 perkara, dari jumlah itu lebih dari 30 diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Bandan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ada pun nama puluhan PNS itu seperti Agus Salim; Eti Kurniasih pegawai honorer SMPN 24; Ayu Septaria guru SMPN 24; Helendra Sari kepala sekolah SMPN 24; Arpho Riheru dan Supriadi kepala sekolah.

Kemudian Muhlidin, Albert Asmara, Renny Andriyani Alias Rere, dr. Evi Darwati, Sugesti Hendarto Welson seorang pegawai Dinas PU Kota Bandar Lampung, Satria Permadi Kacab Bank Lampung Antasari, Hipni Rozak pegawai Bank Lampung, Evan Mardiansyah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lampung.

Selain itu, Arif Usman PNS mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat, Madaawami mantan Kadis Hub Pesawaran, Ponirin sekretaris Dinas Perhubungan Pesawaran.

Kemudian Sauki Taruna Jaya pegawai Kepala Bagian Umum Sekretaris Kabupaten Lampung Utara, Hartono mantan PJ Kades Tamanjaya, Muhammad Satria Utama pegawai Dinas Koperasi dan Perdagangan Lampung Timur.

Lalu Edwar Hakim, Aria Sukma S Rizal, Sugiharto, Tauhidi, Hendrawan, Albar Hasan Tanjung, Kohar Ayub, Armen Patria, Joni Gunawan, Tulus Budi Rianto, Sahadat Burhan, Sudiono, Mansur Agustinus Sinaga, Machendra, dan Oksa Rijaya.

Kejati Lampung akan bersikap sebagaimana diperintahkan oleh Kejaksaan Agung mengenai pemberhentian PNS yang terlibat korupsi, hal ini diungkapkan Asisten Intelijen Kejati Lampung, Raja Sakti Harahap. ” Kalau kita ikut apa yang diperintah Kejagung kalau memang Kejagung mendukung hal itu kita ikut apa perintah yang dikeluarkan,” kata Raja. ant