Kejari ‘Didorong’ Ungkap ‘Mainan’ Proyek PUPR Mesuji

0
81

MESUJI- Dugaan adanya ‘Mainan’ pada pelaksanaan sejumlah proyek yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mesuji, hingga mengarah pada praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) mendapat sorotan tajam dari Sentral Investigas Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) Lampung.
Bahkan SIKK-HAM mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan proses hukum atas dugaan penyimpangan proyek di Dinas PUPR Mesuji. Terlebih, salah satu proyek di Dinas PUPR Mesuji ini diduga melibatkan oknum ketua organisasi wartawan di Mesuji.
“Kalo soal dugaan penyimpangan proyek APBD di Dinas PUPR Mesuji, Kejari harus segera melakukan langkah –langkah hukum untuk mencari kebenaran penyimpangan tersebut. Dugaan KKN juga terlihat dari adanya keterlibatan oknum ketua oragnisasi wartawan. Ini harus diusut,” ungkap Direktur SIKK-HAM Lampung, H Marta, DN, saat dihubungi via telepon, Rabu (19/9).
Marta juga menyinggung soal transparansi pengelolaan proyek APBD Mesuji yang diduga sejumlah rekanan ‘Terkondisi’.
“Pengelolaan proyek APBD Mesuji disinyalir selama ini dikerjakan para rekanan ‘terkondisi’ ini tidak boleh terjadi, ke depan harus lebih transparan,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan proyek yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018 disinyalir sarat praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Betapa tidak, selain kualitas proyek yang sangat memprihatinkan, aroma kolusi juga mengarah pada salah satu oknum ketua organisasi wartawan yang diduga turut mengelola proyek APBD Mesuji ini.
Berdasarkan hasil investigasi, proyek yang disinyalir milik ketua organisasi wartawan ini yakni, Pekerjaan Pembangunan drainase /Talud /Retaining Wall ruas Jalan Rejo Mulyo -Simpang Onggok SP, yang berada di desa Hadimulyo, Kecamatan Wayserdang dengan nilai Rp273.010 juta, dengan nomor kontrak 600/KTR/LS.16.KONT.BM/IV.07/MSJ/2018 Tanggal 21 Mei 2018 .
Diketahui, proyek yang dikerjakan CV Iman Jaya dengan masa kerja 120 hari ini diduga dikerjakan tidak sesuai dengan ketentuan teknis. Sebab, ditemui di beberapa titik drainase hanya ditimbun dengan tanah, seharusnya ditimbun dengan adukan pasir dan semen.
Tak ayal, kondisi ini memicu reaksi warga sekitar yang merasa dirugikan atas kualitas proyek yang sangat buruk.
“Kami meminta untuk mutu pekerjaan juga harus diperhatikan, masak pekerjaan kabupaten kalah mutunya dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh desa melalui Dana Desa. Kalau pekerjaan desa ditimbun tanah begini disuruh bongkar oleh tim monev kecamatan atau dari tim monev kabupaten. Nah tapi kalau pekerjaan kabupaten kok dibiarkan begini,” ungkap salah seorang warga, Senin (17/9).
Keluhan juga disampaikan Kepala Desa Sumberrejo Adi Mujito. Pihaknya meminta Dinas PUPR untuk mengawasi proyek tersebut dengan ketat, meski proyek itu diduga milik oknum wartawan yang juga selaku ketua organisasi wartawan ternama di Mesuji.
“Pekerjaan itu milik ketua organisasi wartawan karena saya sering melihat dia mengawasi pekerjaan drainase yang berada di Desa Rejomulyo dan Sumberrejo,” tegas Kades.
Dugaan oknum ketua organisasi wartawan yang ikut ‘Bermain’ proyek APBD Mesuji ini, mendapat sorotan dan kecaman dari sejumlah penggiat jurnalis di Mesuji. Para kuli tinta menilai ketua organisasi wartawan yang bermain proyek APBD Mesuji tidak menjalankan amanah dan mencederai eksistensi wartawan sebagai kontrol social, yang diamanatkan dalam UU NO 40 tahun 1999.
“Jika oknum jurnalis justru menjadi pemain pada sederet proyek di Mesuji hal itu harus di pertanyakan,” tegas salah seorang wartawan di Mesuji.
Terkait hal ini, Sekretaris Dinas PUPR Mesuji Wawan Suhendra, mengaku akan mengecek kebenaran atas dugaan buruknya kualitas proyek tersebut.
“Ok besok kami cek, kalo gak sesuai akan kami bongkar jg,” tegas Wawan. (Tim/JJ).

Haluan TV APK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here