oleh

Tidak Rekam e-KTP, Hak Konstusional Terancam Diblokir

PESAWARAN – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pesawaran mengimbau bagi masyarakat yang usia nya sudah di atas 23 tahun yang belum melakukan perekaman e-KTP, agar segera melakukan perekaman. Bagi masayarat yang tidak melakukan perekaman e-KTP, pemerintah akan memblokir hak konstitusionalnya.
“Ya, benar per tanggal 31 Desember 2018, bagi masyarakat yang khususnya usia diatas 23 tahun akan dilakukan pemblokiran terhadap hak konstitusional, jika tidak melakukan perekaman e-KTP,” ungkap Kadisdukcapil Kabupaten Pesawaran Ketut Partayasa, Rabu (19/9).
Menurutnya, hal itu dilakukan guna menyadarkan kepada masyarakat terkait pentingnya Adminduk.

“Dalam melakukan perekaman e-KTP ini kita kan punya target yang telah ditetapkan hingga bulan Desember 2018 ini, misalnya Kabupaten Pesawaran ini punya target perekaman hingga 95 persen sampai bulan Desember 2018, sedangkan hingga saat ini data perekaman e-KTP kita sudah mencapai 91 persen,” ujarnya.
Ditambahkannya, pihaknya juga akan mensosialisasikan hal tersebut dengan membuat surat edarannya.
“Kalau e-KTP di blokir, tentunya hak konstitusional masyarakat tidak bisa digunakan, seperti mau buat urus administrasi di Bank tidak bisa dan lainnya, tapi ini penyebabnya dari masyarakat itu sendiri yang tidak mau melakukan perekaman, apalagi sejauh ini kita sudah fasilitasi misal melakukan jemput bola dan lainnya,” ujarnya.
Kendati demikian, kata dia, pemblokiran tersebut bisa otomatis gugur jika yang bersangkutan sudah melakukan e-KTP.
“Pemblokiran itu bisa dengan sendirinya gugur jika masyarakat itu langsung melakukan perekaman e-KTP, jadi bisa langsung terbuka dan digunakan kalau kita sudah melakukan perekaman,” katanya.
Ia pun berharap bahwa, dengan adanya kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya Adminduk.
“Sebenarnya, adanya kebijakan pemblokiran ini merupakan usulan dari para Kadisdukcapil Kabupaten/Kota, dengan harapan seluruh masyarakat bisa memiliki e-KTP, makanya dibutuhkan kesadaran yang tinggi terhadap masyarakat,” harapnya.
Dijelaskan sejauh ini pihaknya juga telah melakukan sejumlah program untuk memudahkan masyarakat mendapatkan Adminduk.
“Kita kan selama ini sudah fasilitasi dan selalu action dengan berbagai program dari jemput bola hingga terus melakukan perbaikan guna percepatan pembuatan Adminduk, agar masyarakat bisa dengan mudah untuk memiliki Adminduk, tapi jika kesadaran kurang, tentunya hal itu akan sia-sia,” jelasnya.
“Oleh sebab itu, saya minta kepada masyarakat untuk mau melakukan perekaman e-KTP guna pendataan Adminduk, terutama menjelang pemilu 2019,” terang dia. (Toni/Mus/JJ).

Tulis Komentar
Baca Juga :  Tingkatkan Kapasitas, PUPR Mesuji Gelar Bimtek

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed