oleh

Warga Eks Pasar Griya Sukarame Gugat Pemkot

BANDARLAMPUNG-Setelah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keadilan, akhirnya warga eks Pasar Griya Sukarame, yang merupakan korban penggusuran akhirnya menempuh jalu hukum, dengan menggugat Pemkot Bandarlampung atas dugaan adanya perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang dengan Nomor Perkara : 168/Pdt.G/2018/PN.Tjk.
Berdasarkan siaran pers LBH Bandarlampung yang diterima Haluan Lampung, Rabu (19/9) menyatakan, warga eks Pasar Griya Sukarame, melalui LBH Bandarlampung mengajukan gugatan kepada walikota Bandarlampung (tergugat 1), DPRD Kota Bandarlampung (Tergugat 2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung (Tergugat 3), Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung (Tergugat 4), Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung (Tergugat 5) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung (Tergugat 6).
Gugatan ini sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal perjuangan hak-hak warga korban penggusuran Pasar Griya Sukarame.
“Pemerintah Kota Bandarlampung yang telah semena-mena dan mengabaikan hak-hak warga Pasar Griya Sukarame, yang sampai saat ini tidak pernah memiliki itikad baik untuk melakukan penyelesaian,” ungkap Kodri Ubaidillah, S.H, Pj Perkara LBH Bandarlampung, dalam siaran pers, Rabu (19/9).
Diungkapkan Kodri, dampak penggusuran dan proses panjang, melelahkan serta memilukan yang dialami oleh warga Pasar Griya Sukarame. Kondisi ini tidak menyurutkan niat warga korban penggusuran untuk terus berjuang menuntut hak-haknya sebagai warga Negara Republik Indonesia.
“Bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung terus “Gigih” melakukan pembiaran terhadap warga Pasar Griya Sukarame yang menjadi korban kesewenang-wenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung,” tegasnya.
Untuk itu, tegas Kodri, LBH Bandarlampung sebagai lembaga yang concern terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang terhadap Pemkot Bandarlampung.
“Bahwa hari ini Pemerintah Kota Bandar Lampung beserta jajarannya dan DPRD Kota Bandar Lampung telah lalai dan abai terhadap hak-hak warganya. Bahwa upaya penyadaran dan mengingatkan secara nonlitigasi sudah berulang kali dilakukan, namun tidak sedikitpun membuka mata hati stakeholders yang bersangkutan. Oleh sebab itu secara tegas kami Menggugat pemerintahan yang sewenang-wenang yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan demokrasi dalam menjalankan wewenangnya,” tandasnya. (rls/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed