oleh

Aksi Rapor Merah Jokowi-JK Ricuh

BANDARLAMPUNG- Aksi massa ke dua kalinya yang digagas ribuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bandarlampung, menyikapi rapor merah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (24/9) berakhir ricuh.
Massa yang merangsek masuk ke kantor DPRD dihalangi ratusan Satpol PP terlibat saling dorong dan saling lempar. Tak ayal, aksi ini mendorong aparat kepolisian melakukan blokkade.
Dalam orasinya massa menilai kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, kondisi ini terlihat dari seumlah kementerian yang tidak memaksimalkan pangan nasional dengan melakukna impor pangan. Untuk itu, massa meminta Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog dan kementrian BUMN untuk segera menghentikan impor pangan.
“Pemerintah diminta memaksimalkan produksi pangan nasional, mempermudah distribusi pangan dana penyerapan di pasar dalam negeri. Apa bila dalam waktu 30 hari tidak terpenuhi, kementrian yang telah disebutkan harus mundur dari jabatannya,” tegas Ketua HMI Cabang Bandarlampung Husni Mubarak, Senin (24/9).
Ia juga mendesak Kementerian Hukum dan HAM wajib menindak tegas pelaku pelanggaran HAM yang dialami mahasiswa Bengkulu dan kota Medan sesuai supermasi hukum yang berlaku, “Kami juga mendesak Kapolri segera untuk mencopot Kapolda Bengkulu dan Kapolresta Medan yang tidak mampu mengamankan anggotanya serta oknum polisi yang secara gamblang menunjukkan sikap anti-demokrasi dengan melakukan tindak kekerasan kepada masa aksi,” ungkapnya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung untuk segera menindaklanjuti lima tuntutan dan lima solusi yang telah di sampaikan pada aksi sebelumnya.
“Kami meminta DPRD Lampung untuk menindaklanjuti lima tuntutan yang disampaikan pada aksi sebelumnya,” tandasnya. (Ria/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed