oleh

Soal Pembatalan Suket Bacaleg Mesuji Elfianah, PN Menggala Tunggu Laporan

BANDARLAMPUNG-Menyikapi persoalan surat keterangan (Suket) tindak pernah terpidana atas nama Elfianah Bacaleg Mesuji dari partai Nasdem, Pengadilan Negeri (PN) Menggala selalu lembaga yang mengeluarkan Suket berjanji akan melakukan tindakan tegas, setelah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang berkeberatan atas Suket tersebut.
“PN tidak bisa mengambil sikap atas surat keterangan tersebut, jika tidak ada pihak-pihak yang melaporkan atas keberatan surat tersebut,” tegas Ketua PN Menggala Yulizar Kilat Daya, SH.MH, saat dihubungi via telepon, Senin (24/9).
Menurut Yulizar, terkait administrasi Suket Bacaleg atas nam Elfianah, pihakya sudah mengeluarkan suket tersebut berdasarkan dokumen kependudukan yang bersangkutan. “Suket itu sudah sesuai dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan, soal adanya dugaan identitas ganda itu bukan ranah PN,” ungkapnya.
Namun, tegas Yulizar, pihak tidak bisa memutuskan untuk membatalkan atau membenarkan Suket tersebut. “Silahkan saja laporkan ke kami jika ada dugaan identitas ganda atas suket tersebut. Dasar laporan itu bisa dijadikan dasar untuk kami mengambil sikap,” tandasnya.
Terpisah, Komisioner KPU Lampung Ahmad Fauzan, saat dikonfirmasi mengatakan, jika adanya dugaan kekeliruan PN dalam mengeluarkan surat keterangan tidak pernah terpidana atas nam Elfianah bisa saja yang bersangkutan dicoret.
Namun, ungkapnya, hal tersebut harus dibuktikan dahulu apakah identitas Elfianah tersebut ganda atau tidak. “Itu harus dibuktikan dahulu, apakah benar ada identitas ganda,” tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Imani Komisioner KPU Mesuji mengaku jika identitas atas nama Elfianah sudah sesuai dengan dokumen kependudukan. Dan secara administrasi pencalonan Elfianah sudah memenuhi syarat.
“Secara administrasi sudah lengkap dan tidak ada masalah,” jelasnya.
Terkait surat keterangan tidak pernah terpidana, Imani menegaskan jika sudah terpenuhi, termasuk publikasi di media massa dan surat keterangan dari pemimpin redaksi media massa.
“Pemberitahuan di media massa termasuk surat keterangan dari pemimpin redaksi sudah dilakukan,” jelas Imani.
Namun, saat ditanya media massa yang dipergunakan Elfianah untuk publikasi, Imani terkesan menutupi nama media massa tersebut, dengan alasan akan meminta ijin dahulu kepada komisioner KPU Mesuji.
“Sudah dipublikasikan di media massa, soal nama media massanya saya lupa namanya itu ada di dalam berkas. Nanti akan saya tanyakan dulu kepada teman-teman KPU apakah diperbolehkan mempublikasikan nama medianya atau tidak,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, surat keterangan (Suket) tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Menggala dengan Nomor 922/SK/HK/07/2018/PN MGL atas nama Elfianah Bacaleg Nasdem Mesuji, terancam dicabut. Desakan untuk mencabut Suket itu juga ditegaskan YLBH-TAP Lampung.
Pasalnya, pihak PN Menggala secara tegas menyatakan jika, nama Elfianah dalam surat itu ternyata berbeda dengan nama Elviana yang pernah berstatus terpidana dalam kasus penyalahgunaan pupuk subsidi.
“Dia (Elfianah) mengubah huruf V menjadi F, setelah dicek ternyata benar surat itu PN Menggala yang mengeluarkan. Namun nama yang dipergunakan berbeda,” ungkap Ketua PN Menggala Yulizar Kilat Daya, SH.MH, saat dihubungi via telepon, belum lama ini.
Meski belum menyatalan akan membatalkan/mencabut surat itu, Yulizar mengaku akan mempelajarinya dulu. “Nantilah kalo itu (membatalkan-red), akan kita pelajari dulu,” ungkap Yulizar, saat ditanya apakah akan membatalkan surat keterangan tersebut.
Diberitakan sebelumya, mencuatnya dugaan identitas ganda Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Mesuji Elfianah dari Partai Nasdem dinilai sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dan diduga cacat administrasi. Pengadilan Negeri (PN) Menggala selaku lembaga negara yang mengeluarkan surat keterangan (Suket) tidak pernah sebagai terpidana yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Menggala dengan Nomor 922/SK/HK/07/2018/PN MGL atas nama Elfianah, diminta untuk segera membatalkan surat tersebut.
“Jika benar Bacaleg ini menggunakan identitas ganda itu merupakan perbuatan melawan hukum. PN Menggala harus segera membatalkan atau menarik kembaIi surat keterangan tersebut karena dinilai cacat administrasi,” tegas Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Transparansi Akuntabilitas Publik (YLBH-TAP) Lampung, Handri Martadinyata, SH, saat diminta tanggapanya terkait syarat administrasi bacaleg atas nama Elfianah, yang diketahui istri ddari Bupati Mesuji Khamami, Kamis (13/9).
Menurut Handri, dengan dibatalkannya surat keterangan itu, otomatis syarat adminsitrasi Elfianah tidak terpenuhi. Artinya, tidak ada alasan KPU untuk tidak mencoret nama Bacaleg Elfianah yang pernah berstatus terpidana dalam kasus penyalahgunaan pupuk subsidi ini.
“Surat keterangan dari PN Menggala harus dibatalkan, maka KPU harus mencoret nama Bacaleg Elfianah,” tegasnya.
Sebelumnya, statemen Ketua KPU Mesuji Saipul Anwar, terkait kelengkapan berkas Bakal Calon legislative dari Partai Nasdem EA, dinilai mengada-ada dan terkesan tidak transparan . Pasalnya, hingga kini EA yang tercatat mantan Narapidana, diduga belum melampirkan surat keterangan yang diatur dalam PKPU No 20 tahun 2018, pasal 8 ayat 7 huruf a,b,c,d,.
Ditegaskan Ketua LSM Komite Pelaksana Pembangunan (KPP) Miswan, dalam PKPU 20/2018 Pasal 8 ayat 7 huruf a,b,c dan d, menyataka jika Bacaleg harus melampirkan surat keterangan yang atur dalam PKPU tersebut sebagai syarat administrasi.
Di antaranya, surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Melampirkan surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan melampirkan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
“Say kira KPU Mesuji harus menjelaskan soal syarat pasal 8 ayat 7 ini. Jika sudah melampirkan syarat ini maka KPU wajib memberikan penjelasan dan bukti lampiran surat tersebut. Jika sudah diumumkan di media massa ya harus disampaikan media massa mana,” tegas Miswan.
Untuk itu, Miswan meminta KPU Mesuji untuk lebih transpaaran terkait dengan syarat adminsitrasi Bacaleg, khususnya EA, mantan Napi kasus pemalsuan pupuk.
“KPU mestinya jeli dan tidak bisa menyatakan lengkap berkas begitu saja, coba kita merujuk pada PKPU 20/2018 pasal 8 ayat 7 huruf a,b,c,d, di situ semua jelas diterangkan bahwa calon legislatif yang pernah menyandang status terpidana harus melampirkan di antaranya surat dari pengadilan serta kepala lembaga pemasyarakatan juga dari pimpinan redaksi media,” tegasnya.
Miswan juga menegaskan jika Bacaleg EA diduga pernah berstatus narapidana dalam kasus pemalsuan pupuk.
“Katakanlah pihak KPU telah menyatakan berkasnya lengkap, jangan mengira bahwa akan selesai disini saja, kami harus tahu atas dasar apa pernyataan tersebut, adakah buktinya. Kalau ada kami juga harus melihat, apakah benar Kalapas mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa EA pernah menjalani hukuman, kalau iya kapan dan dimana. Publik semua sudah tahu bahwa EA pernah menjadi terpidana kasus pemalsuan pupuk dan divonis 8 bulan penjara, namun hingga hari ini EA tidak pernah menjalani hukuman,” tegasn Miswan.
Untuk diketahui, Ketua KPU Mesuji Saipul Anwar, melalui pesan WA menyatakan, terkait adanya laporan dua Bacaleg dari Partai Nasdem yang diduga menggunakan ijazah palsu, sudah diproses melalui klarifikasi dengan yang bersangkutan juga Partai politik.
“Kita masih menunggu hasil kajian dari Bawaslu/Gakkumdu, namun jika sampai dengan tanggal penetapan DCT belum ada keputusan inkrah, maka akan kita tetapkan sebagai DCT pada 20 September nanti, namun KPU tetap menunggu hasilnya,” ungkap Saipul.
Sementara untuk laporan Bacaleg mantan napi (EA), menurut Saipul, secara administrasi yang bersangkutan berkas pencalonannya lengkap dan sudah dicek oleh tim verifikator.
“Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa ketentuan larangan calon legislatif (caleg) adalah mantan narapidana (napi) bandar narkoba, kejahatan seksual, dan korupsi. Namun, di luar kasus tersebut, mereka tetap bisa mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif,” tutur Saiful.
Ditegaskan Saipul, bagi Caleg yang pernah berurusan dengan hukum, tetapi di luar tiga kasus yang telah disebutkan diatas, masih tetap bisa mendaftar.
“Di luar itu mereka boleh (mendaftar). tapi harus mengemukakan kepada publik bahwa dia pernah menjalani hukuman tersebut pembuktiannya ke KPU, yakni melalui surat keterangan yang menerbitkan. Surat itu pun sudah diberikan pada saat pendaftaran. Pembuktian bebas, prinsip formalnya, di dalam pendaftaran ada surat pernyataan, dia ini pernah nggak (menjalani hukuman). Jadi untuk saudara (EA) ini tidak ada masalah secara administrasi ke semua berkas berkasnya lengkap enggak ada masalah,” tegasnya lagi.
Saiful juga mengaku saat pengumuman DCT, pihaknya akan transpran akan mengumumkan di media dan di keramian masyarakat, serta Dapil masing-masing. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menentukan pilihannya pada Pileg mendatang.
“Nanti akan kita umumkan secara transpran dan pengumumannya nanti sesuai dengan tahapan (PKPU 5 tahun 2018 tentang tahapan),” ujarnya.
Terkait hal ini, saat dihubungi via telepon Elfianah, belum berhasil dikonfirmasi. Bahkan saat dihubungi via SMS juga tidak menjawab. (Tim/JJ).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed