oleh

Warga Pekon Bandarrejo Desak Polda Bebaskan Kakon

BANDARLAMPUNG-Sekitar 500 massa warga Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas , Kabupaten Pringsewu dan warga Pamenang Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu bersama Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia(GMBI), Senin (24/9/2018) berunjuk rasa di depan Polda Lampung. Warga menuntut Polda untuk segera membebaskan Kepala Pekon (Kakon) Herman dan Sungeb, yang ditangkap pada tanggal 20 September lalu.
Dalam orasinya, Ketua GMBI Lamsel Heri Prasojo, meminta penyidik Polda agar membebaskan Herman dari jeratan hukum, pasalnya pelapor Cuncun (Sutoyo) tidak memiliki hak atas tanah yang terletak di Pekon Banjarejo, yang menjadi sengketa, karena Sutoyo baru memberikan uang muka kepada masyarakat.
“Kami meminta kepada penyidik Polda Lampung dan Kapolda Lampung untuk segera membebaskan Herman kakon Banjarejo,” tegasnya sambil disambut suara histeris para pengunjuk rasa.
Penegasan juga disampaikan Ketua GMBI Bandarlampung Misrul, ditegaskan Sutoyo telah menyerobot tanah warga, sehingga seharusnya Sutoyo ditangkap dan ditahan karena perbuatannya.
“Inilah masyarakat kecil selalu diperalat dan selalu dikalahkan dalam mempertahankan haknya oleh pihak yang berduit dan harus kita perjuangkan karena tanah tersebut benar benar milik masyarakat bukan milik Sutoyo,” kata dia.
Aksi tersebut, akhirnya mendapat respon Polda dengan menerima perwakilan pengunjuk rasa di antaranya Ketua Assosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia(APDESI) Kabupaten Pringsewu Ridwan, diterima pihak Polda Lampung yakni Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih dan pejabat kepolisian lainnya.
“Kami meminta kepada Kapolda Lampung agar segera dilakukan penangguhan penahanan silahkan proses berjalan tetapi kami dari APDEDI tetap meminta bapak Kapolda agar memberikan penangguhan penahanan kepada Herman,” kata Ridwan.
Diketahui sebelumnya, pada tahun 2005 Sutoyo memberikan uang sebesar Rp 167 juta lebih kurang kepada Muslihuddin dan oleh Muslihuddin uang tersebut dipakai DP/panjer/uang muka tanah kepada 40 orang warga yang memiliki tanah di area Bendungan Way Sekampung atau di Pekon Banjarejo serta diakui oleh Muslihuddin sesuai suratnya yang ditujukan kepada Majelis Hakim Kota Agung dalam perkara nomor 06/Pdt-G/2017/PN.KOT perihal jawaban perkara nomor 06/Pdt-G/2017/PN.KOT dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Sutoyo
Atas putusan pengadilan Negeri Kotaagung akhirnya pihak masyarakat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandarlampung dan akhirnya pengadilan tinggi membatalkan putusan PN Kota Agung tersebut nomor 16/PDT/2018/PT.Tjk .(Hermanto/JJ).

Tulis Komentar

Baca Juga :  Polsek Sukarame Kawal Rapid Tes Masal Gratis

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed