oleh

Dishut Serahkan Pengelolaan 3.500 Hektare HTR

BANDARLAMPUNG – Dinas Kehutan Provinsi Lampung telah menyerahkan pengelolaan sedikitnya 3.500 hektare areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) kepada lima kelompok tani yang ada pada lima desa di Kabupaten Lampung Selatan.

“Kami sudah serahkan pengelolaan HTR itu kepada lima kelompok tani yang ada di lima desa pada wilayah kelola KPH Gedong Wani di Kabupaten Lampung Selatan tersebut,” kata Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung Syaiful Bachri, di Bandarlampung, Sabtu, (6/10).

Menurutnya, total luas areal HTR yang ada di Register 40 Gedung Wani, Lampung Selatan mencapai 30 ribuan hektare.

Penyerahan HTR itu kepada kelompok pengelola yang telah membentuk koperasi sudah berbadan hukum dan selama ini telah menggarap lahan tersebut.

Syaiful menjelaskan, para petani yang mengelola areal hutan itu secara berkelompok, diberikan dua pilihan, yaitu Kemitraan Kehutanan atau mendapatkan hak kelola lahan dengan skema hutan tanaman rakyat (HTR).

Baca Juga :  Peringati Hari Sumpah Pemuda, DPD KNPI Bandarlampung Gelar Apel danTabur Bunga

Sedangkan izin HTR telah diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) itu, kepada masyarakat penggarap kawasan hutan di Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan yang tergabung dalam lima koperasi pada lima desa seluas 3.500 hektare.

Total luas kawasan hutan produksi (bukan HTR) di Gedong Wani, Lampung Selatan mencapai lebih dari 30 ribu hektare.

“Masyarakat yang tergabung dalam suatu kelompok koperasi itu bisa memilih, apakah akan menjalin kemitraan atau diserahkan hak kelola HTR kepada kelompok yang telah menggarapnya,” katanya lagi.

Sedangkan saat ini ada beberapa kelompok sedang melakukan penguatan kelompok bersama para anggotanya.

Selain harus menyusun kelembagaan kelompok, mereka juga harus menyusun administrasi rencana kerja yang disiapkan kelompok tentang pengelolaan HTR tersebut. “Jadi semua harus tersusun dengan rapi dan jelas,” ujarnya.

Baca Juga :  YuTuber Diminta Kosisten

Mengenai target, Syaiful mengatakan, tidak ada target untuk penyerahan atau pengelolaan HTR maupun skema program percepatan perhutanan sosial lainnya kepada masyarakat atau kelompok tani di beberapa wilayah di Lampung, tetapi dapat memilih apakah menjadi mitra atau akan mengelola HTR maupun skema pengusahaan hutan lain sesuai ketentuan kepada petani atau masyarakat sekitar kawasan hutan, agar ikut menjaga kawasan hutan tetap lestari sekaligus dapat memperoleh manfaat secara ekonomis maupun sosial.

Pada akhir tahun 2017 lalu, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo telah menyerahkan kepada 22 kelompok masyarakat penerima hak pengelolaan hutan desa (HD), sembilan kelompok penerima Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan lima kelompok penerima Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), serta 10 orang perwakilan penerima Kartu Tanda Anggota Perhutanan Sosial dari 15 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Lampung.

Baca Juga :  802 Satpol PP Siap Operasi Prokes

Pemerintah tengah mendorong program percepatan implementasi perhutanan sosial kepada masyarakat sekitar hutan termasuk di Provinsi Lampung, sehingga berpeluang mengelola kawasan hutan secara ekonomis namun tetap mengikuti aturan menjamin fungsi ekologis kawasan hutan dimaksud.

Skema pengelolaannya antara lain berupa hutan desa, hutan tanaman rakyat (HTR), Hkm maupun menjalin kemitraan untuk pengelolaan kawasan hutan pada areal tertentu, dengan mengikuti persyaratan yang ditentukan. Tujuannya agar masyarakat meningkat pendapatannya dan menjadi lebih sejahtera, serta kawasan hutan selain menjadi terjaga fungsi dan kelestariannya, juga benar-benar memberi manfaat bagi warga sekitarnya.(ant)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed