oleh

Tambang Batu Ilegal Akhirnya Ditutup

PESAWARAN – Tambang batu illegal di Dusun Dusun Bambu Kuning, Desa Bantar, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaraan, akhirnya ditutup.
“Kami sudah pernah turun melihat pertambangan itu, dan memang benar mereka tidak mengantongi surat izin, dan sesuai dengan berita acara kami turun itu kami memberhentikan sementara pertambangan tersebut sampai mereka memiliki izin,” tegas Kabid Penataan Dinas Pertambangan, Pesawaran, Ibrin, saat dikonfirmasi via telepon, Kamis (10/10).
Dirinya juga menjelaskan, terkait pertambangan pengurusan surat izin sudah tidak berada di Kabupaten Pesawaran lagi, tetapi sudah diambil alih oleh provinsi.
“Sesuai dengan UU No 23 tahun 2014, laut, kehutanan, dan juga termasuk pertambangan ranahnya sudah masuk ke provinsi, tetapi berdasarkan administratif nya mengingat tambang itu berada di Pesawaran, pertanggung jawaban moral kami, kami sudah turun dan sudah memberhentikan,” paparnya.
Disinggung terkait dampak lingkungan yang di akibatkan oleh aktivitas tambang tersebut, dirinya sudah memberikan surat teguran dan surat tembusan ke kepolisian.
“Kami tinggal tunggu perintah, mengingat itu sudah menjadi ranah provinsi, kami membuat juga membuat surat tembusan ke lingkungan hidup provinsi dan juga dinas perizinan provinsi, dan juga pertambangan dan nanti mereka yang mengeksekusi,” ungkapnya.
“Kalau kami ini keterbatasan dengan personil, artinya dari sisi anggaran kami terbatas dan segi SDM pun kami terbatas. Jadi sesuai dengan regulasi yang bisa mengambil tindakan hanya provinsi,” tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM PTSP) Joni Arizona, terus mengingatkan para pengusaha tambang agar mengurus izin sebelum menjalankan aktivitas penambangan.
“Kita tidak bosan bosannya selalu mengingatkan para pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan,” jelasnya.
“Sulitnya, Izin usaha pertambangan ini sudah ditarik ke Provinsi, jadi para pemilik usaha tambang harus mengurus ke provinsi terlebih dahulu setelah surat izin dari provinsi sudah dikeluarkan, baru mereka bawa ke kita,” jelas dia.
Dirinya mengatakan, pihaknya, hanya bisa mengurus izin lingkungan itupun kalau pengusaha tambang tersebut sudah mengurus ke dinas lingkungan hidup, kemudian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kalau mereka belum punya.
“Kemudian Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin itupun kita masih harus berkoordinasi dengan stakeholder holder terkait dapat diterbitkan atau tidaknya,” kata dia. (Toni/Mus/JJ).

Tulis Komentar

Baca Juga :  KONI Pringsewu Gelar Rapat Kerja

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed