oleh

Kebocoran PAD Retribusi Pasar Disperindag Pesawaran Menunggu ‘Action’ Kejari

BANDARLAMPUNG- Dorongan pengungkapan adanya potensi merugikan keuangan Pemkab Pesawaran, terkait dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar yang dikelola Disperindag Pesawaran, semakin gencar. Menunggu ‘Action’ Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda, Lampung Selatan.
Direktur YLBH Transparansi Akuntabilitas Publik (YLBH-TAP) Lampung, Handri M Dinyata, SH menilai, dugaan adanya kebocoran PAD pada sector retribusi pasar di Disperindag Pesawaran, merupakan petunjuk awal adanya indikasi korupsi.
“Temuan ini bisa dijadikan petunjuk awal penegak hukum untuk melakukan proses hukum,” tegas Handri, saat dimintai keterangan terkait temuan di Disperindag Pesawaran ini, Minggu (14/10).
Menurut Handri, harus ada ‘Action’ dari penegak hukum untuk menelusuri kebocoran retribusi pasar ini, jika tidak segera dilakukan maka ini akan mengarah kepada kejahatan korupsi.
“Harus segera ada action dari Kejaksaan untuk menelusuri kebenaran kebocoran PAD retribusi pasar Pesawaran ini,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya,d ugaan adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pasar yang dikelola UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Pesawaran, berpotensi merugikan keuangan pemerintah daerah. Terlebih, kebocoran ini diduga akibat maraknya pungutan liar di Pasar Kedondong.
“Temuan adanya dugaan kebocoran retribusi pasar ini sangat berpotensi merugikan keuangan pemerintah daerah, khususnya Pesawaran. Pungli salah satu sebab terjadianya kebocoran PAD,” kata Direktur Eksekutif Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan HAM (SIKK-HAM) Lampung, H Marta DN, saat dimintai keterangan terkait dugaan kebocoran PAD retribusi pasar di Pesawaran, Kamis (11/10).
Menurutnya, temuan ini harus segera ditindaklanjuti. “Jika adanya temuan kebocoran ini harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sebab ini sangat merugian pemerintah,” tegasnya.
Untuk diketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pasar yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Pasar Kedondong (UPT) Dinas Prindag (Disperindag) Kabupaten Pesawaran kerab mengalami ‘Kebocoran’.
Diduga penyebab kebocoran ini akibat tidak singkronnya pihak swasta, KUPT dan Dinas Prindag dalam mengelola PAD Pasar Kedondong.
“Ini di indikasi ada kebocoran PAD di Dinas Prindag Pesawaran, PAD sebelumnya Rp 43 juta saat ini menjadi Rp 35 juta, nah kita tidak tahu dari KUPT ke Dinas Prindag setornya berapa, makanya kita akan cari sempling seluruh pasar lain, salah satunya Pasar Kedondong,” ungkap Ketua Pansus DPRD Pesawaran, Hipni Idris, Rabu (10/10).
Ia menilai, PAD di Unit Pelaksana Teknis Pasar Kedondong (UPT) Dinas Prindag Kabupaten Pesawaran didiindikasikan ada kebocoran PAD, sehingga diduga ada kegiatan pungutan liar (Pungli) yang merugikan pemerintah daerah setempat.
Untuk itu, tegasnya, pihaknya akan langsung untuk menangani kebocoran PAD ini, jika ada rekomdasi dari komisi lll.
“Kita akan turun menunggu rekomendasi dari komisi lll dan kita akan minta perincian terhadap KUPT mengenai PAD ke Dinas Prindag berapa yang disetor,” tegasnya.
Sementara saat ditanya pihak swasta yang menjadi korban pemukulan terhadap pihak KUPT beberapa waktu lalu. Ia pastikan hal itu imbas PAD yang tidak singkron.
“Itu mungkin imbasnya PAD yang tidak singkron makanya ada pemukulan terhadap pihak swasta,” kata dia.
Dia juga mengatakan kerja pansus bukan semata menghakimi sebelah pihak. tugas pansus hanya menjalankan perda dan perbup yang ada.
“Kalau memang terbukti dilakukan oleh KUPT maka dapat dilanjutkan ke ranah hukum,” tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Pesawaran Sam Herman mengeluhkan tingginya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk retribusi pasar yang dibebankan pemerintah daerah.
“Kita kan dipatok dengan target yang tinggi sedangkan kondisi di lapangankan beda, kalau ngomong karcis sih enak Rp3000, tapi pedagang sayurkan kadang-kadang cuman bayar Rp2000, itu sulitnya,” ungkap Sam Herman, saat dihubungi via telepon, belum lama ini.
Dia membeberkan, kalau bicara bocor anggaran terkait retribusi pasar khusus Pasar Kedondong, memang dari dulu sering bocor, namun katanya saat ini Perindag sudah menggunakan pihak ke tiga dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).
“Massa iya kita mau berlaku kasar dengan pedagang, jadi kita berharap mereka dapat memenuhi kewajiban, jadi dari Bulan Februari saya sudah menggunakan pihak ketiga untuk menghindari kebocoran dan saya berusaha bagaimana caranya kesepakatan ini dapat terpenuhi oleh pihak ketiga,” katanya.
Jadi tambahnya, dia berusaha bagaimana caranya kesepakatan tersebut dapat terpenuhi oleh pihak ketiga, dalam Mou dengan pihak ketiga dirinya menargetkan sebesar Rp 43 juta, namun tidak tercapai, kemampuan dari pihak ketiga hanya Rp 33 juta sampai dengan Rp 34 juta.
“Tapi saya bilang ini tetap jalan Mou nya tetap dalam tagihan, tagihan oleh pemerintah daerah untuk kekurangan itu, saya menggunakan pihak ketiga ini khusus di Pasar Kedondong aja kalau pasar yang lain nggak, karena pasar Kedondong ini ruwet dan ribet,” ujarnya. (Toni/Mus/JJ).

Tulis Komentar

Baca Juga :  Proyek RSUD Dinkes Pringsewu Berpotensi Rugikan Negara

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed