RUU PAD, Tamanuri Ingatkan Otda ada di Kabupaten/Kota

10

BANDARLAMPUNG – Anggota Komisi II DPR RI daerah pemilihan Lampung, Tamanuri menyatakan, PAD setiap daerah harus dikelola secara cemat, terutama oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Karena itu, perlu ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah tingkat I dan II.

“Saya sependapat, titik otonomi daerah itu ada di kabupaten dan kota. Kalau ini bisa berjalan kan enak, tapi ini juga justru sebaliknya. Yang cari dana adalah kabupaten dan kota, tapi itu setor ke provinsi. Banyak peraturan yang baru, objek pajak yang ada di kabupaten dan kota itu diambil provinsi,” tutur Tamanuri dalam Rapat Dengar Pendapat terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pendapatan Asli Daerah (RUU PAD) di Gedung DPR RI, Selasa (15/10).

Rapat khusus mendengar masukan dari sejumlah pakar ekonomi diantaranya Harsanto Nursadi, Robert Na Endi Jaweng dan Machfud Sidik.

Mantan Bupati Lampung Utara meminta agar pasal yang nantinya akan tertuang dalam RUU PAD harus menjelaskan secara jelas hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. “Kita perhatikan juga, bagaimana pasal ini diselipkan supaya jangan main-main antara pemerintah provinsi dengan yang di bawahnya,” tutur Tamanuri.(iwa)

Tulis Komentar