oleh

Pemprov Tandatangani Kerjasama dengan APIP dan APH

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ikui menandatangani perjanjian kerjasama antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ) dengan Aparat Penegak Hukum ( APH ) antara Pemerintah Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Tinggi. Perjanjian kerjasama disaksikan langsung oleh Irjen Kemendagri Sri Wahyunungsih serta Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri.

Dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hadir Bupati Lambar Parosil Mabsus, Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin, Kapolres Lambar AKBD Doni Wahyudi, Kajari Lambar M.Mansur,SH,MH dan Inspektur Eddy Yusuf,S.Sos, MM.

Selain itu hadir sebagai narasumber, Husein Tambunan dari Irjen Kemendagri, Kombes Arif Hadi Harsa dari Bareskrim Polri, DP Sidabutar,S.H,M.Hum sebagai narasumber sosialisasi perjanjian kerjasama APIP dan APH.

Baca Juga :  Gelar Sentra UMKM, Al-Furqon Akan Jadi Destinasi Wisata

“Dengan kerjasama ini sebagai bukti koordinasi dan sinergi 4 instansi pemerintah telah berjalan dalam menjaga, mengawal, dan mendorong pembangunan dan tata kelola pemerintah daerah agar menjadi lebih baik” jelas Irjen Kemendagri dalam penandatanganan perjanjian di Balai Keratun pada Kamis (22/11/2018).

Perjanjian kerjasama ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI kepada seluruh menteri, Kajati dan Kapolda di seluruh Indonesia pada 19 Juli 2016 di Istana Negara terkait penanganan perkara penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arahan presiden meliputi kebijakan atau diskresi kepala daerah tidak bisa dipidanakan, administrasi pemerintah agar tidak di pidanakan, kerugian keuangan negara agar tidak dipidanakan, kerugian keuangan negara yang dinyatakan BPK diberikan waktu untuk menindaklanjuti selama 60 hari.

Baca Juga :  Jelang Libur Akhir Tahun, Dishub Perketat Transportasi

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri berharap agar setelah kerjasama ini terbentuk agar segera dilakukan hapat koordinasi pengawasan agar tidak ada lagi tindak pidana korupsi di Lampung.

Sementara Bupati Lampung Barat Parosil mendukung pelaksanaan kerjasama ini sebagai salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. Ia berharap kerjasama ini sebagai katalisator perwujudan good goverment serta clean goverment dan kerjasama ini dapat ditindaklanjuti dari seluruh unsur(ria).

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed