oleh

Harga Termurah Bukan Tolak Ukur Efektivitas, Sekdaprov: Perlu Rumusan Baru Pengadaan Barang/Jasa

BANDARLAMPUNG – Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadist, mengatakan di era perkembangan teknologi informasi yang makin maju, menuntut perumusan kembali aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya perlu ada rumusan terbaru yang memberikan value for money terhadap hasil pengadaan barang dan jasa dengan tidak lagi menjadikan harga termurah sebagai tolok ukur efektivitas pengadaan.

Selain itu, tambah Hamartoni, rumusan baru aturan pengadaan barang dan jasa menjadi keharusan untuk menjawab perubahan pola bisnis dan aktivitas pasar yang linear ikut mempengaruhi perubahan terhadap kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola dan unit pengelola pengadaan.

“SDM terus dituntut meningkatkan profesionalitas dan memiliki kompetensi khusus dan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa,” kata Hamartoni Ahadis, pada entry meeting moderenisasi pengadaan oleh mentor dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Ruang Rapat Sekda Provinsi Lampung, Kantor Gubernur, Senin (26/11/2018).

Baca Juga :  Gubernur Arinal Terima Bantuan CSR Penanganan Covid-19 dari J Trust Bank

Salah satu bentuk kebijakan reformasi birokrasi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan diterapkannya proses pengadaan yang memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga katalog elektronik.

Aplikasi itu terus ditingkatkan dengan memasukan metode baru pada SPSE antara lain metode repeat order dan e-reverse auction, sebagai bentuk adaptasi terhadap praktek bisnis internasional.

Pemprov berharap sistem pengadaan secara elektronik dinilai dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga, dapat meminimalisir peluang terjadinya praktek KKN.

Menurut mentor LKPP Pusat, Maryono, dalam memodernisasi pengadaan, LKPP melakukan mentoring guna meningkatkan kapasitas ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Lampung. Hal tersebut terkait dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di daerah harus ditingkatkan menjadi UKPBJ.

Baca Juga :  Gubernur Lampung Lantik Anggota KPID Provinsi Lampung Masa Jabatan 2020 - 2023

“Dulu fungsi ULP hanya sebatas layanan pengadaan. Sekarang memiliki beberapa fungsi tambahan yaitu LPSE, pengembangan SDM, pembinaaan dan konsultasi ketika menjadi UKBJ,” jelas Maryono. (ria)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed