oleh

‘Nyinyir’ Paska Aksi Reuni 212

SEJUMLAH pihak masih saja meributkan soal aksi Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang terbukti berlangsung khidmat, tertib dan lancar. Kelompok yang ‘tak senang’ menuduh aksi itu mengandung unsur politis. Padahal Bawaslu yang telah melakukan pengawasan terhadap agenda Reuni Aksi Damai 212 dengan tegas menyatakan tidak ada pelanggaran.

Aksi PA 212 yang diikuti jutaan orang itu menjadi tambah ramai setelah aksi itu terjadi. Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyarankan agar Persaudaran Alumni (PA) 212 membentuk partai politik. Itu disampaikan Jazilul lantaran ia menilai sejumlah aksi yang diinisiasi oleh PA 212 mengandung unsur politis.

Menurutnya dengan adanya partai politik, PA 212 lebih jelas dalam hal memperjuangkan aksi-aksinya tersebut. “Kalau gentle bikin partai, supaya tahu, kan perjuangan politik itu ada koridornya, bukan di lapangan, tunjukkan kalau memang mau berpolitik bikin partai,” ujar Jazilul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12).

Sementara Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNP) periode 2018-2021 Abdul Aziz mengatakan Reuni Akbar 212 merupakan gerakan umat Islam yang bisa menjadi momentum untuk mempererat persatuan. Akan tetapi, ia berpendapat Reuni Akbar 212 tahun ini sarat dengan kepentingan politik.

“Sangat disayangkan rasanya di saat bangsa Indonesia seharusnya bersatu dalam kebersamaan dan keragaman, 212 sebagai gerakan yang murni dari masyarakat justru dibelokkan menjadi kepentingan politik tertentu,” ujar Azis dalam siaran persnya.

Baca Juga :  KPPS Wajib Rapid: Yang Reaktif Diganti

Dia mengatakan, seharusnya kekuatan umat yang begitu besar dikembalikan untuk kepentingan dan persatuan umat, bukan malah dipersempit menjadi kepentingan politik saja. “Saya sendiri juga merupakan alumni dari gerakan 212, pada saat itu seingat saya 212 nafasnya sangat jelas, yaitu menegakkan marwah agama,” ucapnya.

Kendati demikian, Azis tetap mengapresiasi Reuni Akbar 212 yang digelar dengan damai di Monas, Jakarta Pusat pada Ahad (2/12) kemarin. Dia berharap, gerakan 212 tersebut ke depannya tidak dipersempit lagi dengan kepentingan politik praktis oleh pihak-pihak tertentu.

Tuduhan keras dan terkesan nyinyir muncul dari kubu pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang menilai ada pelanggaran kampanye yang dilakukan dalam aksi Reuni 212, Ahad (2/12) kemarin. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menyatakan melihat sejumlah pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye pemilu.

“Pertama adanya nyanyian lagu-lagu di situ juga ada nyanyian kan presiden bohong. Kedua, nyanyian dan teriakan ganti presiden dan pernyataan dari Habib Rizieq sendiri,” kata Direktur Advokasi dan Hukum TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Ade Ifran Pulungan di Jakarta, Senin (3/12).

Baca Juga :  Gencar Blusukan, WaRu Janji Perbaiki Akses Jalan

Terlebih, Irfan mengatakan, pada poin ketiga dalam pernyataan Rizieq terkait imbauan kepada peserta untuk tidak memilih pemimpin yang bukan berasal dari GNPF. Dia menilai, pernyataan itu sangatlah tendensius karena sudah mengarahkan warga untuk memilih presiden dari ijtima ulama.

Ifran melanjutkan, lagu-lagu yang didengarkan selama reuni 212 juga mengandung unsur penghinaan ataupun SARA yang bersifat mencela. Dia meneruskan, begitu juga dengan orasi yang sisampaikan dalam kegiatan reuni tersebut.

Menurut Irfan, orasi yang disampaikan ustaz Tengku Zulkarnaen mengandung unsur menafikkan juga memberikan provokasi terhadap pemerintahan saat ini. Dia mengatakan, orasi tersebut memberikan semacam pengaruh kepada yang peserta aksi jika Presiden Jokowi tidak lebih baik dari pemerintahan yang sebelumnya.

“Dia bilang jalan tol dulu zaman Belanda, itu kan dia mencoba untuk menyampaikan kepada publik Presiden Jokowi itu tidak lebih baik. Ada kalimat yang implisit lah dari sebuah pernyataan Tengku Zulkarnaen,” kata Irfan.

Irfan melanjutkan, TKN akan mengkaji terlebih dahulu temuan dugaan pelanggaran kampanye itu sebelum melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kendati, dia mengaku tidak ingin terlalu emosional dan gegabah untuk melakukan pelaporan-pelaporan terkait hal tersebut.

Baca Juga :  Sirekap Mobile dan Website KPU Kembali Disimulasi

Hal serupa juga disampaikan mantan pengara Habib Rizieq Shihab (HRS) Kapitra Ampera. Menurutnya, Reuni 212 yang berlangsung damai itu ditunggangi oleh kelompok oposisi. Dia mengatakan, aksi Reuni 212 saat ini tengah dipakai untuk mengadakan kegiatan kampanye terselubung.

Kapitra menegaskan, aksi 212 pada 2016 lalu memiliki target yang jelas dibanding kekuatan kali ini. Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berpendapat, aksi kali ini dipenuhi ujaran kebencian yang menyebut jika apa yang dilakukan presiden saat ini tidak ada baiknya dan bertujuan untuk mengganti pemerintahan saat ini.

Ketua Media Center Reuni 212 Novel Bamukmin, sebelumnya, menyatakan, reuni kali ini merupakan ajang kebersamaan dan sangat penting dihadiri umat Islam. Hal itu juga berkaitan dengan komitmen umat Islam untuk menjaga pilpres 2019 yang penuh dengan kedamaian. Meski demikian, Novel mengatakan, tidak ada agenda politik dalam aksi ini.

“Tidak ada boleh bendera lain selain bendera Merah Putih dan bendera tauhid,” tegas dia.(dbs/iwa)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed