oleh

Korupsi Dana Hibah, Sekda Dituntut 20 Tahun Penjara

BANDUNG – Sekda nonaktif Kabupaten Tasikmalaya Abdul Kodir menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017.

Dalam Dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum Kejati Jabar menyatakan, Kodir diancam 20 tahun hukuman pidana. Sidang yang dipimpin majelis hakim M Razad ini digelar di Pengadilan Negeri Klas I Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (10/12/2018).

Kodir bersama 8 terdakwa lainnya menjalani sidang. Mereka antara lain Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi, dan Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Endin.

Lalu PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadin Muharam, PNS Kesra Kabupaten Tasikmalaya Eka Ariansyah, dua warga sipil, Lia Sri Mulyani dan Mulyana, serta seorang petani Setiawan.

Baca Juga :  Anggota DPRD Dampingi Penyerahan Pelaku Pembunuhan ke Polisi

Sembilan terdakwa yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu duduk bersamaan di kursi pesakitan. Mereka didampingi enam pengacara. Sidang dimulai dengan pembacaan identitas oleh hakim yang dilanjutkan pembacaan dakwaan oleh JPU Kejati Jabar.

Jaksa menyebut bahwa 9 terdakwa teribat dalam dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial APBD Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan Jaksa juga menyebut adanya pemotongan dana hibah yang diberikan kepada 21 yayasan/lembaga dengan potongan yang bervariasi.

Termasuk persentasi pembagian hasil yang dilakukan 9 terdakwa. “Bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk memperkaya diri sendiri,” kata JPU Andi Andika Wira.

Dalam dakwaannya, Kodir didakwa dua pasal, pertama dikenakan Pasal 2 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Tipikor junto Pasal 55 dan 56 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Baca Juga :  Satreskoba Polres Pringsewu Limpahkan Tersangka & BB Narkotika ke JPU Kejari Pringsewu

Kedua, Kodir dikenakan Pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Tipikor junto Pasal 55 dan 56 KUHP junto Pasal 65 ayat (1) KUHP. “Iya, hukumanya 20 tahun,” jelas Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Erwin usai sidang. kps

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed