oleh

KPPU Gelar Workshop Assesment Persaingan Usaha

BANDARLAMPUNG – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar workshop assesment persaingan usaha implementasi manual di Hotel Emersia, Rabu (12/12). Hadir dalam acara itu Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis.

Dalam sambutannya, Hamartoni meminta KPPU mampu menjaga persaingan usaha berada dalam koridor dan prinsip-prinsip keadilan, sehingga pengusaha tidak diliputi rasa ketidaknyamanan dalam mejalankan usahannya.

Persaingan usaha yang sehat, kata Hamartoni, harus selalu tercipta agar para pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga, dapat menyumbang nilai positif dalam pembangunan ekonomi Lampung.

Stabilitasi politik dan ekonomi yang terjaga dengan baik, jelas Hamarton, dipasikan berdampak positif pada realisasi investasi dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Baca Juga :  DPRD Nilai Pertemuan Herman HN dengan Pol PP Langgar Perwali

Provinsi Lampung selama pemerintahan Gubernur Ridho Ficardo sudah mendapat bonus dari dampak positit tersebut. Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terjadi pertumbuhan usaha konstruksi yang signifikan di sini mencapai 13,21 persen.

Pertumbuhan yang tinggi juga terjadi pada usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum sebesar 1,85 persen.

“Data-data tersebut menjadi indikasi bahwa pembangunan ekonomi terlaksana dengan baik di Lampung,” katanya

Dalam mendukung persaingan usaha yang sehat, KPPU mengemban amanat menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, KPPU melakukan beberapa kegiatan dan kajian untuk menghasilkan saran dan pertimbangan terkait regulasi Pemerintah agar sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Baca Juga :  Herman HN Minta Dewan Masjid Tak Terlibat Politik Praktis 

Menurut Ketua KPPU, Kurnia Toha mengatakan KPPU hadir sebagai jawaban terhadap tuntunan masyarakat akan kondisi perekonomian sebelum reformasi terutama saat terjadi ketidaksehatan dalam persaingan usaha.

Dia mengatakan KPPU punya empat fungsi yaitu melakukan pencegahan jangan sampai terjadi persaingan usaha tidak sehat. KPPU menjadi advokasi bagi pemerintah guna memberikan saran dan pertimbangan kebijakan mengenai usaha.

“Kami melakukan penegakan hukum untuk mengawasi seluruh pelaku usaha. KPPU melakukan pengawasan kemitraan di antaranya ada mitra wajib dan tidak wajib,” katanya. (ria)

Tulis Komentar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed