oleh

Andi Surya sebut UU dan PP lemahkan PT. KAI atas klaim lahan grondkaat

BANDAR LAMPUNG – Polemik laham bantaran rel grondkaart (GK) PT . KAI hampir mendekati kejelasan pasca keterangan tiga ahli hukum agraria, Prof. Ny. Ari Hutagalung (UI), Dr. Kurnia Warman (Unand), berserta, Yuli Indrawati, SH,MH (UI), dalam FGD yang di selenggarakan, Badan Akuntabilitas publik (BAP) DPD RI beberapa waktu lalu.

Menurut andi Surya, undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960 hanya mengatur secara jelas tentang hak eigendom, erpacht, gebruik recht dan opstal yang merefleksikan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, namun tidak dinormakan adanya Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sehingga dari kacamata undang-undang, HPL ini cenderung lemah.
Memang sebelum terbitnya UUPA terdapat PP No. 8/1953 tentang penguasaan tanah negara dan dilanjutkan Peraturan Menteri Agraria No. 9/1965 yang mengatur konversi tanah negara, didalamnya terdapat pengertian hak-hak pengelolaan lahan. Namun PP dan Permen ini tidak memiliki sandaran kuat terhadap UU sehingga masih bisa diperdebatkan kekuatan mengaturnya, karena UU Pokok Agararia tidak mengatur secara spesifik konsep HPL,
” Pada persoalan HPL Way Dadi dan Way Lunik Panjang, dari sisi kronologis bisa dikatakan bermasalah. Diduga munculnya kedua HPL ini mengabaikan verifikasi lapangan. Sebagian besar lahan tersebut jauh sebelumnya telah ditempati dan dikuasai masyarakat maupun penggarap. Salah satu syarat terbitnya HPL status lahan harus bersih dari potensi penguasaan pihak lain,” Ungkap andi Surya dalam silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat kecamatan kediamannya, (09/12).
Mengacu PP No. 8/1953, Bab II pasal 8, ayat (1, 2 , 3) PP No. 8/1953 disebutkan, jika badan negara atau jawatan yang mengelola tanah negara ternyata keliru atau tidak tepat lagi serta luas penguasaannya ternyata melebihi keperluan dan lahan tersebut tidak dipelihara sebagaimana mestinya maka wajib dikembalikan kepada negara, sebut Andi Surya.
” Sebagai contoh, baru-baru ini atas desakan DPD RI dan DPR RI, BPN menerbitkan surat No. 571/37.3-800/IX/2018. Point 3 surat tersebut menyatakan HPL No. 1/Way Lunik Panjang dibatalkan kemudian diproses ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Intinya, HPL bisa di revisi bahkan dicabut, ” tegas Andi Surya. (Ongki)
Tulis Komentar

Baca Juga :  Yusuf Kohar Dapat Gelar Adat Raja Memerintah Mangkunegara

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed